Balaikota Sawahlunto/Net
RIAU1.COM - Saat ini penduduk miskin Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tumbuh 2,33 persen atau kedua terendah secara nasional setelah Badung dan Kota Balikpapan.
"Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2024, penduduk miskin kota ini tumbuh 2,33 persen dibanding 2023 yang berada di 2,27 persen," kata Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sawahlunto, Arieswaty pada Singgalang, Kamis (10/10) yang dimuat Hariansinggalang.
Sambung dia, dari 2,33 persen, ada 1.520 orang miskin dengan garis kemiskinan Rp524.196 per kapita per bulan. Di 2023, kemiskinan di kota ini tumbuh 2,27 persen dengan penduduk miskin 1.470 orang dan garis kemiskinan Rp487.610 per kapita per bulan.
Garis kemiskinan adalah batas kemampuan pengeluaran setiap orang, setiap bulan yang ditentukan BPS setiap tahun.
Sambung dia menjelaskan, pertumbuhan penduduk miskin di kota ini sangat lambat, bila dibanding dengan kota dan kabupaten di negeri ini. Pertumbuhan penduduk miskin yang cepat terjadi di kabupaten dan kota lain, akhirnya tetap memberi nilai persentase dan jumlah kecil bagi Sawahlunto.
Kesenjangan pengeluaran di setiap penduduk miskin tidak dalam. "Bisa kita lihat di indeks kedalaman kemiskinan 2024 yang berada di 0.30. Lalu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tidak parah. Ini juga bisa dilihat di Indeks Keparahan Kemiskinan yang berada di 0.08," tutur Arieswaty lagi.
Ditambahkannya, semakin tinggi Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.
Menurut Kepala Kantor BPS, bertambah penduduk miskin di kota ini dipengaruhi inflasi. Sejak Februari hingga April 2024 sebagian besar harga kebutuhan dan bahan pokok naik. Penduduk yang pendapatan tidak tetap dan tidak pasti tak mampu menjangkau kenaikan harga yang terjadi dengan per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, akhirnya bertambah orang miskin.
Disebutkannya, penduduk rentan ini yang kemudian menjadi orang miskin. Mereka semula tidak miskin, tetapi berada pada garis kemiskinan atau penduduk rentan miskin. Ketika situasi ekonomi tak baik-baik saja, seperti inflasi, menjadi miskin karena pendapatan tidak bertambah.
"Stabilitas harga, langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga inflasi. Kalau pun pemerintah daerah operasi pasar dan pasar murah, hanya bersifat sesaat,"demikan Arieswaty.*
