![Tol Padang-Sicincin](https://www.riau1.com/assets/2022/12/03/1670082220-pembangunan-tol-padang-sicincin-kembali-dilanjutkan.jpg)
Tol Padang-Sicincin
RIAU1.COM - Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah mendukung pembangunan tol Padang-Sicincin untuk kembali berjalan setelah 1,5 tahun mangkrak akibat masalah pembebasan lahan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pak menteri soal surat pak menteri PUPR kepada PT. Hutama Karya untuk dimulainya kembali tol padang-sicincin yang mangkrak satu setengah tahun. Kami ucapkan terimakasih karena ini bisa jalan kembali,” kata Andre belum lama ini.
Hal itu juga dia katakan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR-RI dengan Menteri PUPR di Gedung DPR-RI, Senayan. Sebab lanjut Andre seperti dimuat Langgam.id, bila pembangunan jalan tol Padang-Sicincin selesai lalu dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru maka Provinsi Sumatera Barat akan mendapatkan pemasukan atau perputaran uang sebesar Rp 100 miliar per minggu hanya dari wisatanya.
“Karena setelah saya hitung hitung sebagai perwakilan rakyat rakyat dari Sumatra Barat, bahwa kalau tol pekanbaru-padang itu berjalan maka uang yang akan masuk dari wisatawan dari pekanbaru itu saja bisa masuk Rp 100 miliar per minggu untuk Sumatera Barat. Itu baru dari wisatawan belum lagi dari hasil transaksi perdagangan sayur mayur dari Sumatera Barat yang akan dikirim ke provinsi Riau,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Karena itu Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat ini berharap, bahwa Kementerian PUPR dibawah komando Basuki Hadimuljono untuk terus membantu pembangunan jalan tol yang bisa menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau demi terwujudnya pembangunan nasional dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
“Jadi ini penting sekali bagi kami, bahwa bukan hanya pembangunan tol padang-sicincin saja yang harus jalan, tapi tol padang-pekanbaru juga harus berjalan. Tapi tentu PR (pekerjaan rumah) nya ada kita di pemerintahan provinsi Sumatera Barat untuk masalah pembebasan lahannya,” demikian Andre.*