Kawasan Permukiman di Bukittinggi Dinilai Rawan Terdampak Bencana Gempa Bumi

RIAU1.COM - Sejumlah kawasan permukiman atau sektor perumahan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), dinilai sangat rawan dilanda bencana gempa bumi dan tanah longsor.

Terlebih lagi, besarnya ancaman aktivitas Sesar Sianok yang membentang dari Ngarai Sianok Bukittinggi hingga Tenggara Danau Singkarak. Akibatnya, tak jarang ancaman bencana gempa bumi dan longsor ini bisa menimbulkan dampak yang sangat besar.

Atas besarnya ancaman bencana tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanian (Disperkimtan) Provinsi Sumbar menggelar Seminar dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) ancaman bencana bagi sektor perumahan di Kota Bukittinggi, pada Selasa (19/11).

“Ancaman Sesar Sianok ini sangat tinggi, jadi kita dari sektor perumahan ingin mengambil peran lebih cepat,” sebut Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Rifda Maharani yang dimuat Katasumbar.

Ia menyebutkan, TTX ini dilakukan untuk membuka wawasan ancaman bencana di Bukittinggi dan mengatur strategi layanan kepada masyarakat pascabencana. Pasalnya, selama ini banyak keluhan lambat dan tidak meratanya bantuan yang datang ketika terjadi bencana.

“Makanya yang hadir lebih 30 orang peserta dari berbagai instansi, serta semua lurah selingkaran Ngarai Sianok Bukittinggi, yang bisa ikut mengambil kebijakan,” ungkap Rifda.

Selain itu, TTX gunanya juga dalam rangka mengecek kesiapsiagaan bencana gempa bumi serta longsor di Bukittinggi dan sekitarnya. Dengan harapan setelah Seminar dan Simulasi TTX ini, semua pihak tak kagi gagap ketika terjadinya bencana.

Rifda juga menjelaskan, Perkimtan Sumbar selaku dinas yang bergerak sektor di perumahan juga telah melakukan pendataan rumah rawan bencana secara digitalisasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pascabencana di wilayah Sumbar.

Lebih lanjut ia menerangkan, digitalisasi ini tak hanya terkait data rumah rawan bencana berbasis nagari (desa), tapi juga data aspek keselamatan, baik jumlah penduduk beserta kepala keluarga (KK), hingga titik koordinat rumah secara valid di kawasan bencana.

“Peran utamanya tetap BPBD, kami kolaborasi sektor perumahan. Jika terjadi bencana, pihak yang memberikan bantuan atau pertolongan tentu akan lebih cepat dan gampang, karena secara digital data dasarnya sudah ada,” ujarnya.

Terkait digitalisasi data rumah rawan bencana berbasis nagari ini, pihak Disperkimtan Sumbar telah melaksanakan pilot projek pendataan di dua Kelurahan yakni Belakang Balok dan Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang di Kota Bukittinggi.

Dengan adanya digitalisasi ini, pihaknya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa berperan maksimal. Misalnya, Dinas Sosial bia menentukan prediksi jumlah bantuan yang harus disalurkan sesuai data, baik logistik, sandang, pangan, dan lainnya.

Sementara, pemateri Seminar dan Simulasi TTX ini disampaikan pihak dari BMKG, BPBD Sumbar, FPRB Sumbar, dan Dinas Perkimtan Sumbar. Salah satu yang dibahas yakni terkait pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), baik rumah rusak sedang, ringan, maupun sedang.

“Jitupasna ini penting dipahami. Kita harapkan semua sektor tahu peran masing-masing. Jika terjadi bencana gempa bumi dan longsor, tak lagi gagap apa yang mesti dilakukan, termasuk dalam menghitung kerusakan,” tutur Muliarson, pemateri dari BPBD Sumbar.*