Kunjungan Presiden Jokowi ke Sumatera Barat/Net
RIAU1.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bertemu dengan Presiden Jokowi, di saat kunjungan ke daerah terdampak banjir lahar dingin.
Diketahui, gubernur Mahyeldi mengajukan lima permohonan rekonstruksi ke pada Presiden dalam kesempatan tersebut.
Adapun permohonan rekonstruksi itu ia sampaikan karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
Adapun kelima permohonan itu termasuk di antaranya adalah soal proses pembangunan tol Padang-Pekanbaru, dan pembangunan flyover pengganti jalan utama.
Dikutip Katasumbar dari laman Humas Sumbar, ada dua flyover yang dibahas Mahyeldi dengan Presiden Jokowi, yakni flyover Lembah Anai dan Sitinjau Lauik.
Pembangunan dua flyover itu penting, mengingat kawasan Lembah Anai dan Sitinjau Lauik kerap dilanda bencana seperti longsor.
Apalagi pasca musibah banjir lahar dingin dari Gunung Marapi pada Sabtu (11/5) lalu, membuat jalur nasional di Lembah Anai putus total.
Selain flyover, Mahyeldi juga sempat membahas tentang percepatan Pembangunan Jalur Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin-Bukittinggi- Lima Puluh Kota.
Pembangunan tol ini menurut Mahyeldi akan sangat bermanfaat sebagai jalur alternatif utama saat bencana dalam skala besar kembali terjadi.
Kemudian ada pula pembangunan Sabo Dam di Kabupaten Agam dan Tanah Datar untuk mengantisipasi terjangan banjir lahar dingin.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pembangunan Sabo Dam dimulai tahun ini. Fasilitas ini akan dibangun di Agam dan Tanah Datar.
Pembangunan Sabo Dam penting untuk mengantisipasi dampak dari terjangan lahar dingin dari Gunung Marapi.“Setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan sabo dam 56, yang ada
sekarang baru dua, sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak. Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang
sangat penting, ada enam segera harus dimulai,” katanya.
Selain Sabo Dam, Jokowi juga menyoroti perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat bencana dan proses relokasi warga yang berada di daerah rawan.
“Pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu-dua yang masih dalam proses. Ini yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal,” sebut dia.*
