Bandara Internasional Minangkabau
RIAU1.COM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan digelar DPRD Sumatera Barat dengan pemangku kebijakan terkait wacana pemerintah pusat, yang akan menurunkan status sejumlah bandara internasional menjadi domestik, termasuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi seperti dimuat Hariansinggalang, Ahad (19/2) mengatakan, rapat digelar menyikapi munculnya wacana tersebut dan adanya surat masuk dari Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Sumbar terkait rencana tersebut.
“Kita berikan respons cepat dan gelar rapat bersama seluruh stakeholder baik PT Angkasa Pura II, Kadin, Asita Sumbar, PHRI, komunitas pariwisata serta Sekdaprov Sumbar dan lainnya membahas persoalan ini. Rapat ini akan digelar Selasa (21/2/2023),” katanya.
Lalu dia juga mengatakan, pihaknya akan memastikan agar penurunan ini tidak terjadi pada Bandara Internasional Minangkabau karena akan berdampak negatif pada ekonomi Sumbar.
Apalagi, lanjutnya, transportasi udara ini sangat diandalkan dan Sumbar sangat bergantung pada transportasi udara karena jalur jalan tol belum selesai serta jalur laut yang kurang diminati.
“Kita berharap tentu status bandara internasional ini tetap dipertahankan karena akan sangat merugikan jika beralih jadi bandara domestik. Bandara ini juga menjadi bandara yang digunakan saudara kita dari Bengkulu dan Jambi saat musim haji,” sebut Supardi.
Pemprov Sumbar juga telah mematok target kunjungan 8,2 juta wisatawan dengan program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023 dan tentu ini akan sangat berdampak jika bandara mengalami penurunan status.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengajak Pemprov Sumbar untuk duduk bersama melakukan langkah-langkah strategis agar status bandara ini tetap menjadi bandara internasional.
“Kita akan coba diskusi untuk melakukan pendekatan dan lobi-lobi tentu dengan konsekuensi BIM harus memenuhi standar yang harus sesuai dengan bandara level internasional,” ujar Supardi.*
