Debat Pilwako Padang/Sumbarkita.id
RIAU1.COM - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator utama yang diangkat dalam debat calon Wali Kota Padang pada Sabtu (26/10/2024) malam.
Seluruh calon wali kota berfokus pada strategi optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat, dengan metode yang beragam.
Hendri Septa, calon Wali Kota Padang nomor urut 03, menekankan pentingnya memaksimalkan pajak sektor pariwisata, hotel, rumah makan, serta usaha lain yang memiliki kontribusi besar pada PAD, dengan tetap memperhatikan daya beban masyarakat.
"Bapak-Ibu yang saya hormati, ini bukti yang kami sampaikan apa adanya. Dua setengah tahun yang lalu, kami telah menerapkan sistem tapping box, yang mana seluruh pajak dari hotel, rumah makan, restoran, dan tempat-tempat wisata kami himpun melalui sistem ini. Dengan ini, kami memastikan PAD meningkat setiap tahunnya," ujar Hendri, Sabtu (26/10/2024) yang dimuat Langgam.id.
Hendri menyebutkan bahwa penerapan tapping box ini sudah berhasil meningkatkan PAD Kota Padang dari Rp500 miliar menjadi Rp612 miliar pada tahun 2022. Pada 2023, angka tersebut kembali mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp654 miliar.
"Jika diizinkan Allah hingga akhir 2024, kami targetkan PAD mencapai Rp700 miliar. Sistem ini berhasil tanpa membebani masyarakat, karena pajak yang kami kumpulkan dari usaha seperti hotel dan restoran ini dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat," lanjutnya.
Hendri juga menekankan pentingnya mempertahankan sistem ini jika ia terpilih kembali sebagai Wali Kota Padang. Menurutnya, pengumpulan pajak yang baik dengan manajemen anggaran yang transparan dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan yang tidak membebani masyarakat namun memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan kota.
Selain pajak sektor usaha, calon Wakil Wali Kota Hidayat, yang berpasangan dengan Hendri, turut menambahkan strategi lainnya dalam meningkatkan PAD. Ia menyoroti pemanfaatan aset daerah, terutama tanah dan bangunan milik pemerintah kota, melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
"Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan melalui lima skema, seperti sewa, pinjam pakai, atau kerja sama bangun guna serah," ujar Hidayat, Sabtu (26/10/2024).
Langkah ini, kata Hidayat, tidak hanya mendorong peningkatan PAD, tetapi juga meminimalkan ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Dengan memanfaatkan aset daerah secara maksimal, kita tidak hanya mengurangi pembiayaan dari APBD, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Padang. Kerja sama dengan sektor swasta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang secara keseluruhan," tambahnya.
Calon Wali Kota nomor urut 01, Fadly, tidak sependapat dengan pandangan pasangan nomor urut 03 terkait pencapaian PAD Kota Padang selama ini. Menurutnya, meski anggaran telah diperbaiki melalui perubahan APBD, PAD dalam lima tahun terakhir masih jauh dari target yang diharapkan.
"Pencapaian PAD belum mencapai 100% dari target, meskipun ada penyesuaian APBD," ujar Fadly, Sabtu (26/10/2024).
Fadly juga menegaskan bahwa strategi peningkatan PAD harus memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan pasar tradisional, tanpa mengandalkan pajak atau pungutan yang memberatkan.
"Peningkatan PAD tidak seharusnya berfokus pada pajak yang tinggi. Pemerintah harus memastikan ekonomi masyarakat tumbuh melalui pemberdayaan seperti UMKM dan pembenahan pasar. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih sejahtera tanpa merasa terbebani," lanjutnya.
Maigus, calon Wakil Wali Kota yang mendampingi Fadly, menambahkan bahwa strategi ini perlu mempertimbangkan ekonomi masyarakat agar PAD meningkat secara berkelanjutan tanpa mengurangi daya beli masyarakat.
Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 02, M. Iqbal, mengkritisi efektivitas sistem tapping box yang diandalkan oleh Hendri Septa. Ia menyebutkan bahwa penerapan sistem ini masih jauh dari optimal, dan masih ditemukan kebocoran pajak di beberapa sektor.
"Pertanyaannya, apakah tapping box ini dihidupkan saat jam-jam sibuk? Karena kami menemukan beberapa tapping box di tempat usaha tidak aktif pada saat-saat ramai. Hal ini menyebabkan kebocoran PAD," ujar Iqbal, Sabtu (26/10/2024).
Amasrul, calon Wakil Wali Kota pendamping Iqbal, menyebutkan bahwa pajak yang memberatkan, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang, menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
"Saat ini, PBB di Kota Padang sudah sangat tinggi. Ini menjadi beban bagi masyarakat, terutama di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih," ungkap Amasrul.
Pasangan calon nomor urut 02 ini menyarankan agar pajak yang diterapkan pada masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD semata, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
Menanggapi kritikan dari pasangan calon lain, Hendri dan Hidayat menekankan pentingnya rekam jejak kepemimpinan yang bersih dan transparan sebagai dasar membangun kepercayaan publik.
"Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan merupakan kunci untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Hal ini mutlak bagi pemimpin yang ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Hidayat.*
