Rumah warga yang rusak akibat banjir di Sumbar/Kompas
RIAU1.COM - Rumah warga yang rusak akibat bencana banjir di Sumatera Barat (Sumbar) sepekan lalu akan diperbaiki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Saat ini, menurut data resmi yang dikeluarkan oleh BNPB, tercatat setidaknya ada 3.437 rumah warga yang rusak.
Angka tersebut tercatat dari bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dari jumlah tersebut diklasifikasikan ada sebanyak 1.051 rumah warga rusak berat, 725 rumah rusak sedang, dan 1.661 rumah rusak ringan.
Semuanya tersebar ke beberapa daerah terdampak bencana di antaranya Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah seperti dimuat Katasumbar mengatakan, jumlah itu perlu diperinci kembali sesuai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
"Untuk diketahui, dalam R3P itu salah satunya menyangkut perihal pendanaan yang juga perlu menyesuaikan harga bahan baku dan jasa di daerah," kata Jarwansyah.
Pasalnya, sebutdia, BNPB memfokuskan rumah warga yang rusak akibat bencana akan dibuat menjadi lebih tahan dari bencana sehingga aman ditempati.
Produk rumah tahan bencana yang disiapkan itu misalnya seperti Rika (Rumah Instan Kayu), Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel), Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat).
Ia menilai, sebagai bentuk perhatian dan intervensi teknis dari pemerintah untuk menormalisasikan aktivitas sosial-ekonomi.
"Khususnya warga yang terdampak setelah diterpa bencana, semua dampak kerusakan butuh dipertimbangkan," ujarnya.
Terlebih, sambung dia, selain rumah warga, bencana banjir dan longsor itu juga merusak fasilitas umum seperti, 41 jembatan, 13 saluran irigasi.
Kemudian ada 64 ruas jalan, 54 rumah ibadah, 1,09 juta hektare lahan pertanian, dan membawa dampak terhadap 2.221 ekor hewan ternak.
Lantas terkait dengan hal itu, pihaknya mendesak agar pendataan kerusakan bisa dipercepat.
“Butuh akselerasi terkait pendataan ini, supaya pembangunan rumah dan relokasi dapat segera dilakukan dan masyarakat terlalu lama menunggu,” tukasnya.*
