Anggota DPR RI, H Andre Rosiade
RIAU1.COM - Belum teratasinya kemacetan parah di jalan nasional Padang Panjang-Bukittinggi, tepatnya di Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar disesalkan Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) H Andre Rosiade.
Jalur alternatif pun tidak memadai untuk menghindari kemacetan, terutama pada hari pasar, atau tiap Senin.
“Masalah kemacetan ini sudah menahun dan belum ada penyelesaiannya. Insya Allah, jika kami menjadi Gubernur Sumbar, dalam dua tahun saja paling lama sudah bisa mengatasinya. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat banyak, tidak hanya warga Tanah Datar saja. Tapi seluruh Sumbar yang menginginkannya,” kata Andre Rosiade, Ahad (16/10) seperti dimuat Padangkita.com.
Andre Rosiade yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar menyebutkan, sebelumnya sudah ada rencana mengurai kemacetan dengan melakukan pergeseran Pasar Koto Baru ke arah belakang. Agar kegiatan bongkar-muat tidak lagi berlangsung di jalan utama arus lalu lintas itu. Beberapa solusi juga kerap dicoba sejak bertahun-tahun lalu.
“Namun kita semua melihat, hal ini belum terlaksana dengan baik. Bahkan katanya sudah dimulai sejak 2019 lalu dan belum kunjung berhasil. Tentunya wacana ini harus ditindaklanjuti segera dengan kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Pemkab Tanah Datar dan Pemerintah Pusat,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.
Intinya, sebut Andre, pemindahan Pasar Koto Baru dan membangun jalan yang lebih besar dapat menjadi solusi kemacetan yang disebut-sebut sudah sampai lima orang Gubernur Sumbar belum teratasi.
“Kalau semua pihak turun tangan dan serius menyelesaikan masalah ini, tentu akan selesai. Kemacetan hilang dan perputaran uang yang katanya sampai Rp5 miliar – Rp6 miliar setiap Senin di Pasar Koto Baru juga tidak terganggu,” kata Andre.
Andre menyebut, pendekatan yang baik kepada warga adalah cara pertama untuk bisa memastikan revitalisasi atau pemindahan pasar. Lalu program yang baik untuk membangun jalur yang bisa menghindari kemacetan Pasar Koto Baru. Selanjutnya, juga memastikan ketersediaan anggaran baik dari Pemkab Tanah Datar, Pemprov Sumbar bahkan pusat untuk eksekusi kegiatan.
“Mungkin selama ini kerja sama atau koordinasi yang baik belum terlaksana, sehingga penguraian macet ini terkesan dikerjakan sendiri-sendiri oleh pemerintah. Karena ini berada di jalan nasional, seharusnya peran pemerintah pusat juga ada. Itulah yang kami akan laksanakan jika diamanahkan menjadi Gubernur. Memastikan pemerintah pusat turut serta dalam penyelesaian masalah ini,” ungkap Andre Rosiade.
Andre mengatakan, dengan anggaran “cekak” dari Pemkab dan Pemprov, memang akan sulit menyelesaikan masalah-masalah ini.
“Dibutuhkan seorang pemimpin yang punya jaringan kuat dan lobi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami siap membantu Sumbar untuk menggaet dana-dana pusat untuk pembangunan-pembangunan seperti ini,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.*
