Kantor DPRD Sumatera Barat
RIAU1.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi menanggapi pernyataan Gubernur Mahyeldi soal Bank Nagari. Dia mengingatkan agar hati-hati dalam mengambil kebijakan terhadap bank milik daerah tersebut.
Hal ini menanggapi pernyataan Gubernur Mahyeldi bahwa bagi manajemen yang tidak setuju terhadap konversi Bank Nagari menjadi bank syariah, sebaiknya segera mengundurkan diri.
"Saya ingatkan pada gubernur, gubernur bukan pemilik Bank Nagari, jadi jangan coba-coba mengkebiri bank, bank itu trust atau kepercayaan,” katanya, Kamis (10/3/2022) seperti dimuat Langgam.id.
Supardi menjelaskan, kepercayaan tentu harus dijaga. Jika diobok-obok bank itu, maka bisa jadi publik tidak percaya lagi kepada Bank Nagari. Kepercayaan publik harus dijaga.
Dia mengatakan, pemegang saham Bank Nagari adalah 19 kabupaten kota ditambah Pemprov Sumbar. Kalau digabungkan semua daerah maka total sahamnya bernilai sekitar Rp3 triliun, sementara aset Bank Nagari secara keseluruhan ada sekitar Rp30 triliun.
Soal ini menurut dia harus dipikirkan dengan matang. Kalau gubernur mengancam-ancam terus orang yang punya uang melihat Bank Nagari tidak stabil, hal ini tentu jadi mengkhawatirkan.
Bisa saja terangnya, para pemilik uang atau korporasi yang nilainya lebih besar itu menarik semua uangnya sehingga Bank Nagari bisa kolaps.
“Kalau ditarik uangnya siapa yang mau ganti? Yang punya modal cuma Rp3 triliun, saya ingatkan gubernur, hati-hati mengeluarkan statement soal itu, DPRD saja menahan-nahan diri soal itu,” katanya.
Supardi menambahkan, saat ini DPRD Sumbar juga masih memproses Ranperda konversi Bank Nagari menjadi syariah.*
