Gubernur Sumbar mahyeldi/Langgam.id
RIAU1.COM -Gubernur Sumbar Mahyeldi memberikan responnya terhadap ungkapan masyarakatnya yang tidak patuh prokes. Sebelumnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) paling tidak patuh menjalankan protokol kesehatan.
“Tidak apa-apa, barangkali mungkin saat ini begitu dinilai, tapi alasannya dan dasarnya harus jelas. Tapi kalau mau mengatakan itu ya tidak apa-apa,” katanya, Kamis (5/8/2021).
Dia menambahkan, salah satu penyebab semakin tidak disiplinnya pemakaian masker di tengah masyarakat karena masyarakat sudah mulai bosan. Bukan cuma di Sumbar, bahkan saat dirinya datang ke Jakarta juga sudah banyak yang tidak pakai masker.
Menurutnya, saat ini silahkan juga menilai, tetapi tolong pula memberikan solusi. Kalau hanya menilai saja semua orang juga bisa menilai, tetapi bagaimana memecahkan persoalan itu. “Saat ini yang paling tepat bukan menilai, bukan cuma mengkritisi tetapi juga mencarikan solusi, itu yang paling dibutuhkan sekarang dalam situasi sulit ini,” katanya.
Tetap Bekerja Keras
Meskipun Sumbar dinilai terburuk protokol kesehatan, Mahyeldi akan tetap bekerja keras menangani pandemi covid-19. Evaluasi secara terus menerus juga tetap dilakukan. Bagi yang ingin menilai itu silahkan saja.
“Silahkan saja menilai, saya tidak akan berhenti pula bekerja dengan penilaian itu, saya juga bisa menilai, Indonesia yang dinilai orang sekarang ini, Pak Presiden yang dinilai orang sekarang ini, berarti BNPB, kan begitu jadinya lagi, sudah ada faktanya,” katanya.
Dia mengingatkan kalau sudah dinilai orang jangan lagi diopor dengan menilai yang lain. Semua harus bekerja sama memecahkan masalah.
“Karena kita membangun Indonesia bukan membangun kelompok, pribadi maupun satu institusi,” tutur Mahyeldi.
Sebagaimana diketahui, Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan penilaian yaitu:
Tiga provinsi dengan tingkat kepatuhan terendah memakasi masker yakni:
1. 70,24 persen kelurahan dan desa di Gorontalo
2. 59 persen kelurahan dan desa di Sumatra Barat
3. 53,33 persen kelurahan dan desa di Maluku Utara
Sedangkan tiga provinsi dengan kepatuhan terendah menjaga jarak yakni:
1. 71,43 persen kelurahan dan desa di Gorontalo
2. 60 persen kelurahan dan desa di Maluku Utara
3. 56,32 persen kelurahan dan desa di Sumatra Barat (Langgam.id)
