Pasangan Gubernur dan Wagub Terpilih Sumbar Komitmen Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Pasangan Gubernur dan Wagub Terpilih Sumbar Komitmen Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

24 Februari 2021
ilustrasi

ilustrasi

RIAU1.COM -Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) terpilih Mahyeldi-Audy Joinaldy berkomitmen melanjutkan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

Gubernur Sumbar Terpilih Mahyeldi mengatakan, proyek jalan tol akan diteruskan sebagaimana yang direncanakan. Soal pembebasan lahan, ia mengaku juga memiliki pengalaman saat pembebasan lahan untuk jalan jalur dua Bypass Kota Padang.

“Pengalaman kita di Kota Padang saat pembebasan lahan Bypass, itu sudah berumur 29 tahun, dengan konsolidasi bersama masyarakat dan dukungan banyak pihak, alhamdulillah bisa selesai,” katanya di Padang, (23/3/2021).

Mudah-mudahan menurutnya, dengan pengalaman itu dapat diimplementasikan nantinya saat melanjutkan pembebasan lahan jalan tol. Apalagi berdasarkan pengalamannya, tidak ada masyarakat yang tidak suka dengan pembangunan.

Wali Kota Padang itu mengatakan, bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana pembangunan itu bermanfaat baginya. Kemudian manfaat pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. “Jaminan seperti ini harus bisa kita berikan kepada masyarakat, kemudian hak-haknya harus kita hargai. Apalagi jalan tol ini uangnya sudah ada untuk pembebasan lahan, untuk pembangunan fisik uangnya juga sudah ada,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara maksimal. Permasahalan harus ditangani oleh orang yang tepat. Kemudian masalah yang diselesaikan adalah orang orang yang terkait, sehingga semuanya menjadi jelas.


Dengan melakukan itu terang Mahyeldi, dirinya percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada masyarakat yang tidak suka dengan pembangunan. Masyarakat Kota Padang atau Sumbar mendukung pembangunan.

“Sejarah juga sudah membuktikan itu kepada kita, insya Allah bisa, itu juga sudah menjadi proyek nasional, maka pemerintah provinsi harus melaksanakan apa yang menjadi proyek nasional,” ujarnya. (Langgam.id)