Hadiri FPN VII dan Rakernas JKPI 2019 di Bali, Pemkab Siak 'Nyambi' Study Tour ke Tabanan dan Badung

Hadiri FPN VII dan Rakernas JKPI 2019 di Bali, Pemkab Siak 'Nyambi' Study Tour ke Tabanan dan Badung

22 Juni 2019
Kunjungan Pemkab Siak dalam study tour ke Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung, Bali

Kunjungan Pemkab Siak dalam study tour ke Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung, Bali

RIAU1.COM - Hari pertama tiba di Provinsi Bali untuk misi promosi pariwisata Negeri Istana bersempena Festival Pusaka Nusantara (FPN) VII dan Rakernas JKPI 2019 di Amlapura, Kabupaten Karangasem, Bali dimanfaatkan Pemkab Siak untuk melakukan study tour di dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung.

Delegasi Pemkab Siak yang melaksanakan study tour ke Kabupaten Tabanan dipimpin langsung oleh Bupati Siak, Alfedri, dan disambut Staff Ahli Bupati Bidang kemasyarakatan dan SDM, Sudaryo dikantor Bupati Tabanan, Jumat 21 Juni 2019.

Dipilihnya Kabupaten Tabanan menjadi tujuan study tour, dikarenakan kabupaten tersebut memiliki memiliki 10 kecamatan, 133 desa, 814 banjar dinas, 348 desa adat serta 933 banjar adat.

Bupati Alfedri mengatakan, dirinya ingin masing-masing pimpinan OPD Siak kedepannya dapat mencontoh beberapa inovasi unggul yang ada di Tabanan yang telah ditetapkan sebagai lumbung padinya Provinsi Bali tersebut.

"Kita akan belajar dan mengamati berbagai program pelayanan masyarakat dan pelayanan publik terbaik yang ada disini, untuk nantinya dilaksanakan di Siak. Setelah ini akan ada pertemuan dan evaluasi di Seiak sebagai tindak lanjut kegiatan studi tiru ini," kata Alfedri, Sabtu 22 Juni 2019 sepulangnya dari Bali.

Sebagai kabupaten yang baru menginjak usia 20 tahun pada bulan Oktober 2019 mendatang, Alfedri menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik lewat beragam inovasi pembangunan.

"Semoga dengan adanya kunjungan ini, kedepan kita mampu terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," sebut orang nomor wahid di kabupaten berjuluk Negeri Istana Matahari Timur itu.

Alfedri melanjutkan, di Tabanan delegasi Pemkab Siak setidaknya telah mencatat dan siap menerapkan beberapa skema dan pola kebijakan hasil study tour, misalnya pembangunan infrastruktur jalan secara mandiri.

"Selain itu juga kebijakan terkait layanan angkutan sekolah, penanganan ketahanan pangan dan diverifikasi pangan di areal pariwisata, manajemen pengelolaan kabupaten sehat, pengelolaan dan pengaturan penempatan dalam bentuk perda perlindungan tenaga kerja lokal," tuturnya.

“Termasuk juga terkait pengembangan varietas tanaman kopi, pemanfaatan sampah dan pengelolaan bank sampah, penerapan sasaran kinerja pegawai, peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan pengembangan masyarakat, pengelolaan warisan budaya dunia subak, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta pembinaan kampung proklim,” jelasnya.

Masih kata Alfedri, beberapa hal menarik misalnya terkait pola pengelolaan sampah, dimana Kabupaten Tabanan sudah sangat maju dalam menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik melalui Pergub tentang pembatasan penggunaaan plastik. Selain itu kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan adat istiadat.

“Misalnya sedotan disini sudah tidak lagi dari plastik, tapi dari bambu atau stenlesstel, termasuk dalam berbelanja di supermarkat juga sudah membawa tas sendiri dari rumah. Demikian juga penyelenggaraan pemerintah adat telah berjalan turun temurun, sehingga hukum adat lebih kuat dan ditaati masyarakat ketimbang hukum formal," paparnya.

Sementara itu disaat yang sama, sebagian delegasi Pemkab Siak juga melaksanakan kegiatan study tour ke Kabupaten Badung dan dipimpin oleh Sekdakab Siak, Tengku Said Hamzah.

Kehadiran delegasi kedua di Kabupaten Badung, untuk mempelajari dan melakukan study tour beberapa hal di Kabupaten Badung, khususnya terkait penerapan tunas integritas dan budaya integritas, kerjasama pemanfaatan daerah tujuan wisata, perencanaan pariwisata desa, pengelolaan dan penyelenggaraan smartcity, penyelenggaraan Lembaga Adat di Desa.

“Selain itu, kita juga mempelajari bagaimana proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin, penyusunan anggaran berbasis kesejahteraan gender, pengelolaan perpustakaan desa, pengembangan pariwisata tingkat desa dan kecamatan, pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana, pembinaan kepemudaan berbasis adat istiadat, pengelolaan pasar pariwisata, pembinaan pengrajin souvenir, pembinaan pencalang terkait keamanan dan ketertiban wilayah," pungkasnya.(R1/rizal)