Bupati Rokan Hulu, Sukiman
RIAU1.COM - Rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi secara terintegrasi di wilayah Riau, turut diikuti Bupati Rokan Hulu (Rohul) H.Sukiman.
Pada rapat tersebut, diprioritaskan tema yang bertujuan untuk memperkuat upaya sinergi antar lembaga dalam pencegahan korupsi terintegrasi.
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan bahwa, sinergi bersama KPK RI ini adalah kunci dalam menangani korupsi secara efektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, dirinya sangat menyambut baik rakor tersebut untuk peningkatan integritas pemerintah daerah.
“Atas nama pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi. Ini merupakan upaya kita bersama untuk mencegah segala tindakan korupsi,” katanya.
Dijelaskan, dalam pertemuan ini juga dapat dibahas langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Upaya tersebut termasuk penguatan sistem pengawasan internal serta peningkatan penggunaan pelaporan berbasis digital.
“Dengan begini KPK akan lebih mudah mengawasi rintangan terjadi di daerah, satu diantaranya seperti yang telah kita implementasi menjadi program pengaduan masyarakat berbasis elektronik melalui sistem laporan aplikasi Whistleblowing System,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Rohul H.Sukiman usai Rakor menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan rakor Pencegahan Korupsi secara terintegrasi di wilayah Riau yang dihadiri oleh berbagai pihak dan lintas sektor.
Menurutnya, rakor tersebut merupakan forum yang tepat untuk membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan kerja sama dengan KPK RI dalam hal ini.
“Kita harus lebih meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi. Saya berharap seluruh pihak dapat memberikan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi seperti pengoptimalkan sistem pengawasan internal, penerapan sistem pelaporan berbasis digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik melalui program Pengawasan Partisipatif Masyarakat (PPM).
“Kami terbuka untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan KPK RI dalam hal pencegahan korupsi. Kami akan terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya bagi masyarakat Rokan Hulu,” tuturnya.*
