DPRD Kritik Bupati Rohul Terkait Pemerataan Pembangunan dan Tata Kelola Keuangan Daerah
Jubir Fraksi PAN DPRD Rohul, Ayatullah Khomaini/R1
RIAU1.COM -ROKAN HULU- Bupati Rokan Hulu, Sukiman banyak memperoleh kritikan dari DPDR Rohul, terutama masalah kesenjangan pembangunan, hingga tata kelola keuangan daerah yang tidak memadai.
Hal ini dapat dilihat dari kritikan yang disampaikan oleh dua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul, yang dilayangkan kepada Bupati Sukiman, baru-baru ini.
Pertama, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rohul yang menilai Bupati Sukiman tidak memberikan porsi yang seimbang dalam pembangunan Desa-Desa di Kabupaten dengan julukan Negeri Seribu Suluk itu.
Dimana, Fraksi NasDem Rohul menilai Bupati Sukiman lebih memprioritaskan pembangunan untuk Desa-desa ekstranmigrasi daripada Desa-desa induk atau desa Pribumi.
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi NasDem Rohul M. Hasby Assodiqi saat menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna Ranperda Perubahan Perusda dan BPR menjadi Perumda, Kamis (9/7) kemarin.
Bahkan, tidak ratanya pembangunan di Kabupaten Rohul itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Rohul M. Hasby Assodiqi memberikan kartu merah sebagai isyarat bahwa gagalnya Bupati Sukiman sebagai pemimpin.
Kedua, kritikan disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Rohul yang menilai Bupati Rohul telah gagal dalam hal tata kelola keuangan Daerah. Hal ini ditunjukan dengan dua kali berturut-turut terjadinya Devisit anggaran.
Juru bicaranya Fraksi PAN DPRD Rohul, Ayatullah Khumaini, SE, M.Si, menilai Bupati melalui Tim Anggaran Pemkab Rohul gagal mengelola keuangan daerah, khususnya dalam dua tahun terakhir.
"Kami menilai Bupati Rohul dan TAPD Pemkab Rohul telah gagal dalam menyusun dan melihat estimasi penerimaan keuangan dari pusat, yakni DAU dan DAK, sehingga Rohul mengalami devisit pada 2 tahun terakhir," kata Ayatullah Kumaini.
Karena itu, kata Ayatullah, F PAN mendorong Pemda Rohul menerapkan sistem The righ man on the righ place (menempatkan seseorang pada posisi yang tepat) agar Rohul semakin maju.
Sementara itu, terkait masih adanya hutang tunda bayar Kegiatan pada APBD 2019, F PAN mendesak Pemkab Rohul untuk segera membayarkannya.
"Soal masih adanya hutang tunda bayar kegiatan pada APBD 2019 terhadap pihak ketiga atau rekanan, kami minta pemkab segera melunasi hutang pada pihak ke tga tersebut,” tegasnya, sambil menyebutkan tidak ada alasan Pemkab untuk menunda pembayaran, apalagi hasil kegiatan sudah dinikmati oleh masyatakat. (AS)
