Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles
RIAU1.COM - Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil) Jhony Charles, menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan, khususnya dalam konteks profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikannya saat memimpin Apel Pagi pada Kamis, (17/4/2025) Dalam arahannya, Wabup menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat dapat terkikis apabila ASN terus bertahan dalam zona nyaman yang diwariskan oleh sistem birokrasi feodal.
Menurutnya, stagnasi kinerja yang disebabkan oleh pola pikir birokratis harus segera ditinggalkan.
"Sudah terlalu lama ASN terjebak dalam kenyamanan semu yang dibentuk oleh budaya birokrasi lama. Ini harus direformasi secara menyeluruh agar produktivitas aparatur negara dapat ditingkatkan,"ujar Jhony Charles.
Lebih lanjut, Wabup Jhony menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika media sosial yang dalam beberapa hari terakhir dipenuhi oleh komentar-komentar publik yang mempertanyakan keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025.
Ia mengakui bahwa persoalan tersebut dapat berdampak langsung terhadap motivasi dan performa kerja para ASN.
"Saya berharap Kepala BPKAD segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait keterlambatan pencairan TPP, UP, serta gaji ASN. Keterlambatan ini bukan hanya berdampak pada aspek kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menurunkan semangat kerja aparatur," kata Wabup seraya mengingatkan jangan sampai ada transaksional dalam jabatan.
Namun demikian, Jhony Charles mengimbau agar segala bentuk aspirasi, kritik, maupun pertanyaan disampaikan melalui jalur komunikasi yang formal dan konstruktif. Ia menekankan bahwa dirinya senantiasa membuka ruang dialog langsung dengan seluruh pegawai.
"Saya persilakan siapa pun untuk menyampaikan langsung kepada saya. ruangan kerja saya selalu terbuka. Bahkan, saya sering menjadi yang terakhir meninggalkan kantor, kecuali sedang menjalankan tugas di lapangan," ucapnya.
Lebih jauh, Wabup juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas. Ia menolak praktik pencitraan atau formalitas semata, serta menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendampingi dalam kunjungan lapangan.
"Saya tidak butuh pencitraan. Yang saya butuhkan adalah pejabat yang memahami dengan benar peran dan tanggung jawabnya," tandasnya.*
