Plt Bupati Rokan Hilir, Sulaiman pimpin rapat
RIAU1.COM - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati H. Sulaiman segera melakukan pembayaran rutin dari dana yang sudah dianggarkan di dalam APBD Perubahan.
Dan Sulaiman mengingatkan agar tahun 2025 nanti tidak ada terjadi lagi tunda bayar.
"Dinas yang banyak tenaga honorernya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan tolong datanya disiapkan supaya mudah untuk penganggarannya. Nanti kita cek bersama mana yang seharusnya dibayar mana yang tidak," kata Plt. Bupati Rohil belum lama ini.
Menurutnya, data yang lengkap dari Januari sampai dengan September yang dialokasikan untuk gaji tenaga honorer sebesar Rp96 Miliar sangat penting untuk sinkronisasi anggaran. Ia juga menyinggung ketersediaan dana untuk pembayaran tunjangan kinerja serta pembayaran rutin lainnya.
Sejalan dengan pembahasan APBD Perubahan 2024, Sulaiman dalam rapat juga menggesa seluruh stakeholder untuk menyiapkan seluruh dokumen yang akan dibawa dalam rapat DPRD guna pembahasan APBD tahun 2025. Karena, sisa waktu tinggal beberapa pekan lagi APBD tahun 2025 harus disahkan oleh Provinsi.
"Kita minta kepada BPKAD untuk menyampaikan poin utama terkait kegiatan. Jika ada OPD yang tidak sanggup menjalani kegiatannya bisa disampaikan guna penyesuaian anggaran nanti,"ujar dia.
Sementara itu, Kepala BPKAD, Darwan menyinggung pentingnya ketersediaan kas daerah untuk pengalokasian pembayaran agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Karena kenaikan pendapatan sebesar Rp700 miliar harus menutup Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp195 miliar yang baru dibayarkan sampai Agustus.
"Jadi masih ada tunggakan empat bulan lagi. Jika dihitung masih ada Rp65 miliar yang harus kita bayarkan,"sebut Darwan.
Begitu juga dengan pembayaran untuk gaji tenaga honorer. Darwan menyebutkan, satu bulan gaji tenaga honorer menghabiskan anggaran sebesar Rp17,5 miliar. Jika ditotalkan seluruhnya untuk pembayaran sampai bulan Desember menelan dana Rp200 miliar.
"Jumlah itu khusus untuk tenaga honorer yang sudah mendapat SK," terangnya.*
