Upacara hari ke 17 Pemkab Rokan Hilir
RIAU1.COM - Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Setdakab Rokan Hilir (Rohil), Muhammad Nur Hidayat memantau realisasi fisik dan keuangan APBD Rohil.
"Kita mengetahui bahwa selama ini dalam laporan realisasi fisik keuangan ini tiap OPD paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sudah dilaporkan ke pihak Pemerintahan Provinsi Riau," kata Muhammad Nur Hidayat saat Upacara hari ke 17, Rabu (17/7/2024) di Halaman Kantor Bupati.
Dikatakan Muhammad Nur Hidayat, dari masing-masing Kabupaten/Kota, hasil laporan administrasi keuangan Rokan Hilir belum maksimal. Saat ini laporan yang terbaik di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar.
"Mari kedepannya bersama-sama kita memperhatikannya dan coba share setiap grup di mana pada akhir bulan bagian administrasi pembangunan ini memanggil masing-masing kasi bagian keuangan dan bendaharanya terkait dengan laporan realisasi ini," jelasnya.
Alasan Kabupaten Kampar terbaik se-Riau dalam membuat laporan administrasi Keuangan, dikatakan Muhammad Nur Hidayat, bahwa laporan realisasi fisik keuangan mereka memang selama ini yang tidak kita lakukan.
"Itu mereka lakukan, di mana mereka lakukan rapat rutin yang dipimpin langsung Kepala Daerah atau yang mewakilinya bersama kepala OPD membahas hal ini sampai di mana sudah perkembangannya. Bahkan membuat semacam perjanjian berupa surat tanggung jawab atau fakta integritas pada setiap bulannya,"ujarnya.
"Kita tidak usah buat fakta integritas, paling tidak kedepan kita mulai sama-sama memperhatikan terhadap laporan administrasi keuangan ini, karena implikasinya terlalu luas ketika nanti kita tidak memperhatikan masalah laporan ini. Sampai hari ini menurut laporan itu belum sampai 37% transaksi fisik keuangan masing-masing OPD,"sambung dia lagi.
Sementara, kata Nur Hidayat, saat ini sudah memasuki lebih separuh bulan Juli dan tinggal sekitar 5 bulan lagi berakhir tahun 2024. Diketahui bersama bahwa keuangan Rohil saat ini memang kurang baik, oleh karena itu DAK yang bisa diharapkan. Muhammad Nur Hidayat mengajak masing-masing OPD mencari sebanyak-banyaknya DAK dari pemerintah pusat.
"Jika sudah mendapatkan DAK mari sama-sama kita perhatikan dengan baik pelaksanaannya sampai selesai, jika tidak diperhatikan konsekuensinya ketika tidak selesai dengan baik, beban pelaksanaan penyelesaian dari yang telah diberikan oleh pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ucapnya.*
