Tol Pekanbaru-Dumai/Kompas
RIAU1.COM - Tarif tol Pekanbaru - Dumai (Permai) diputuskan naik sebesar Rp53 ribu, yakni menjadi Rp171.500. Kenaikan tarif baru tersebut diperkirakan mulai berlaku pada 4 Maret 2024 mendatang.
Kenaikan tarif tol ini belum berlaku untuk Tol Pekanbaru-Bangkinang (Penang). Jalan bebas hambatan yang menghubungkan ibukota provinsi dan Kabupaten Kampar itu, masih sebesar Rp35 ribu. Dengan rician tari Rp1.000 per kilometer dengan panjang tol 31 kilometer ditambah pajak.
"Cuma tol Pekanbaru-Dumai saja. Untuk tol Pekanbaru-Bangkinang belum berlaku," kata GM PT Hutama Karya (HK) Jarot Seno Wibawa, Kamis (22/2).
Alasan belum diberlakukannya tarif penyesuaian tarif baru tol untuk jalan bebas hambatan kedua di Riau itu, karena belum terpenuhi masa periodenya. Di mana untuk ketentuan setiap periode jalan tol dihitung setelah dua tahun.
"Itukan (Tol Pekanbaru - Bangkinang) belum cukup periodenya. Kalau dua tahunan baru bisa terif tolnya dilakukan penyesuaian," jelas Jarot.
Seperti diketahui, Jalan mulai beroperasi Desember 2022 lalu. Sejak pengoperasiannya, jumlah kendaraan melewati tol ini rata-rata diatas lima ribu setiap hari ini. Pada momen libur panjang mencapai di atas 10 ribu lebih kendaraan.
Terkait kenaikan tarif tol Permai, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 415/2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Tol Permai yang diteken Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, 19 Februari 2024. Disebutkan untuk kendaraan golongan I dari Pekanbaru menuju Dumai atau sebaliknya sebesar Rp171.500.
Kendaraan masuk jenis golongan I umumnya adalah kendaraan pribadi, termasuk kendaraan pick up, truk kecil, dan bus. Kemudian, untuk kendaraan Golongan II sebesar Rp257.000, seperti truk dengan dua gandar.
Golongan III Rp257.000, seperti truk dengan dua gandar. Sementara untuk golongan IV dan V Rp343 ribu penyesuaian tarif disamakan. Jenis kendaraannya truk dengan 3 gandar dan empat gandar.
"Kepmen penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol Pekanbaru - Dumai sudah terbit per tanggal 19 Februari 2024 dan disebutkan bahwa berlaku efektif empat belas hari kalender setelah Kepmen ditetapkan," papar Jarot.*
