Ternyata 60 Persen Pengeboran Sumur Minyak Indonesia Ada di Riau

18 Januari 2024
Pertemuan Gubri Edy dengan SKK Migas

Pertemuan Gubri Edy dengan SKK Migas

RIAU1.COM - Pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Riau, Rabu (17/01/2023) malam digelar Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar

Menurut Edy, pertemuan tersebut merupakan cara untuk bersilaturahmi dan kolaborasi SKK Migas kepada seluruh KKKS yang beroperasi di wilayah Riau.

“Sekaligus ini juga kami dapat mengetahui, pemaparan berbagai informasi terkait pencapaian kinerjanya di Riau selama tahun 2023. Alhamdulillah kami tentu juga sangat mengapresiasi terhadap capaian kinerja SKK Migas dan KKKS di provinsi Riau,” katanya.

“Kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan, dengan kurang lebih 500 sumur ini, artinya ada sekitar 60 persen dari jumlah pengeboran sumur di Indonesia yang berada di Provinsi Riau. Kinerja lifting migas di Provinsi Riau yang berjumlah kurang lebih 180.000 barel per hari (BOPD) ini telah menyumbang sebesar 30 persen dari lifting nasional. Itu sebabnya Riau dapat dikatakan sebagai etalase industri minyak nasional,” jelasnya.

Diterangkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Pertama yaitu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 pasal 19, Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Participating interest (PI) 10 persen tentu akan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya dalam upaya mempermudah dan memperlancar.

“Terutama perizinan dan termasuk siap membantu penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul terkait pelaksanaan kontrak kerja sama di daerah.

"Tadi juga disampaikan ada beberapa kendala, yakinlah kami di Pemerintah Provinsi Riau selalu siap memperlancar kondisi-kondisi itu. Karena sudah menjadi komitmen kita di pemerintah provinsi Riau dan pemerintah daerah harus sudah memberikan dukungan penuh,” terangnya.

Gubri mengungkapkan, dengan semakin masif kegiatan hulu migas di Provinsi Riau pada tahun 2024. Ditambah dengan kondisi alam yang memiliki tantangan sendiri, tentu akan berdampak terhadap kelancaran operasional di lapangan.

“Harapan kita agar bisa tahun ini semakin lancar, tentu akan memberikan dampak Provinsi Riau melalui dana bagi hasil migas termasuk PI 10 persen dan efek berjangka di tengah masyarakat,” sebut dia.

Sementara, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus berharap dari pertemuan ini koordinasi pihaknya bersama pemerintah semakin kuat dan bersinergi. Oleh karna itu, semua aktivitas dapat berjalan dengan baik.

“Harapannya pemerintah provinsi Riau paham dan memahami rencana kegiatan di tahun 2024. Kemudian, dari pak gubernur tadi tentunya akan siap menugaskan seluruh Kepala Dinas maupun jajaran di bawahnya untuk memberikan dukungan positif terhadap kegiatan industri migas,” harapnya.*