Mendagri Tito Karnavian saat di Pekanbaru, Selasa (8/11/2022). Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pemerintah daerah (pemda) Riau memang harus ada. SiLPA ini guna membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di awal tahun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Rapat Koordinasi dengan Pemprov Riau, bupati, wali kota, camat hingga lurah di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (8/11/2022), mengatakan, uang APBD belum ada di awal tahun. APBD itu hanya asumsi pendapatan.
Dalam perjalanan satu tahun, banyak daerah-daerah yang pendapatannya tinggi. Bahkan, ada yang sesuai target di APBD. Tapi, belanja daerahnya rendah.
"Kalau pendapatan lebih banyak dari belanja, itu namanya surplus. Kalau belanjanya lebih banyak dari pendapat, itu namanya defisit," jelas Tito.
Ada beberapa pemda yang belanjanya masih rendah. Mudah-mudahan, sisa uang yang disimpan di bank itu untuk membayar kontrak di akhir tahun.
"Saya berpikiran positif saja. Memang, pekerjaan itu dibayar di akhir tahun," ucap Tito.
Namun, uang yang disimpan itu tak diperkenankan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jika yang disimpan untuk SiLPA, berarti uang tak beredar.
"Pendapatan daerah harus dieksekusi. Semua OPD dikumpulkan. Periksa satu per satu oleh kepala daerah," tegas Tito.
Memang, SiLPA harus ada. Karena pada Januari, dana transfer dari pemerintah pusat akan terlambat.
"Gaji pegawai tidak akan bisa ditunda. Makanya, SiLPA itu digunakan untuk membayar gaji PNS," sebut Tito.
