Kota Pekanbaru/Ilustrasi
RIAU1.COM - Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Riau Ediyanus Herman Halim mengatakan bahwa data tentang kinerja pembangunan ekonomi Riau bersumber dari rilis yang didesiminasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.
Kemudian Ediyanus menerangkan, hasil asesmen perekonomian yang dikeluarkan kedua instansi tersebut yang selalu digunakan untuk mengukur keberhasilan atau capaian pelaksanaan pembangunan secara makro. Termasuk dinamikanya dari triwulan ke triwulan.
"Asumsinya tentu dari keduanya dianggap benar karena kewenangan akan keabsahan data ada pada mereka. Jika kedua sumber data ini kurang valid maka tanggungjawabnya ada pada mereka. Pengguna data cukup menyebutkan sumbernya bila melakukan analisis berdasarkan data yang mereka keluarkan," katanya, Ahad (16/4/23).
Dosen Universitas Riau tersebut mengungkapkan, pemerintah, termasuk Pemprov Riau memang seharusnya menggunakan data dari kedua sumber tersebut bila ingin melakukan penilaian dan sosialisasi atas capaian-capaian kinerja yang telah direalisasikan.
Ediyanus mencontohkan misalnya terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.
Kata dia, tentu tidak secara parsial disampaikan tetapi secara agregat. Namun, dengan mengamati rincian-rinciannya analisis yang lebih mendalam masih dapat dilakukan. Beberapa rilis secara sectoral tertentu juga tersedia untuk melakukan sintesa.
Struktur perekonomian Riau dari sisi produksi berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pegudangan yang mencapai 18,58 persen.
"Kontribusi sektor ini dalam struktur perekonomian Riau memang baru mencapai 0,74 persen namun struktur pasarnya cukup kompetitif sehingga keterlibatan para pelaku ekonomi dalam sector itu relative terbuka," jelas Ediyanus.
Pengamat ekonomi dari Universitas Riau tersebut menerangkan, proporsi terbesar dalam struktur perekonomian Riau adalah Industri Pengolahan yang mencapai 27,36 persen dan mampu tumbuh sebesar 4,37 persen.
Dia menuturkan, jika diamati di lapangan peran industri besar memang cukup dominan, namun pergerakan sektor ini mampu menggerek sektor lain yang banyak bersentuhan dengan masyarakat.
"Sebagai contohnya adalah industri pengolahan CPO. Pertumbuhan industri CPO akan mempengaruhi harga TBS. Di Riau saat ini Rumah Tangga yang bekerja disektor perkebunan ini hampir mencapai 235.000 kepala keluarga. Ini berarti hampir seperempat penduduk bergantung disektor ini," ucapnya.
Ediyanus bersyukurnya sejak beberapa waktu terakhir harga TBS masih berada pada level yang menjanjikan sehingga daya beli masyarakat petani Riau makin membaik.
Oleh karena itulah dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan yang relatif tinggi yang mencapai 1,6 persen.
Kata dia, capaian pembangunan ekonomi tersebut tentunya bukan hanya akibat dari kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemprov Riau. Sinergi antara swasta, masyarakat, dan pihak swasta merupakan kunci sukses dari kemajuan-kemajuan yang dicapai.
"Pemerintah menstimulus dinamika masyarakat dan swasta untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Melalui anggaran pembangunan yang ada harus senantiasa dioptimalkan program-program yang mampu mendorong produktivitas dan inovasi masyarakat," sebutnya.
Ediyanus menambahkan, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam struktur perekonomian Riau tahun 2022 mencapai 3,08 persen dan mampu berkontribusi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen.
Dia menerangkan, kualitas pertumbuhan ekonomi Riau juga tercermin dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka serta naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran untuk angka dan dinamika indeks-indeks ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau tetapi tersaji dalam berbagai publikasi yang dilansir oleh BPS dan Bank Indonesia.
Katanya, intervensi Pemprov Riau terhadap kedua institusi ini jika ingin melakukan pemutarbalikan data dan fakta, tentu akan sangat sulit karena independensi mereka cukup kuat dan kredibilitas mereka sangat dituntut untuk tetap terjaga dengan baik.
"Transparansi data ke semua masyarakat pengguna data cukup baik dengan akses yang sangat mudah. Dalam menyampaikan capaian kinerja pembangunan ekonomi oleh pemerintah data yang digunakan diutamakan bersumber dari kedua institusi tersebut," tukasnya.*
