Peremajaan Sawit/Net
RIAU1.COM - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyalurkan dana bantuan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di provinsi Riau.
Dana yang diberikan tersebut berjumlah Rp30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat.
Namun demikian, Gubenur Riau (Gubri) Syamsuar menilai, dana bantuan untuk PSR tersebut dirasa saat ini kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.
"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," kata Gubri Syamsuar saat bertemu dengan Komisi XI DPR RI akhir pekan ini.
Selain karena kondisi inflasi, sambung dia, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.
"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.
"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya," sebutnya.
Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri para anggota Komisi XI DPR RI. Juga hadir perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemprov Riau.*
