Penurunan Emisi Karbon, Kepala BRGM: Riau Layak Dapat Kompensasi dari World Bank

RIAU1.COM - Menurut Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono, Provinsi Riau sangat layak untuk mendapatkan kompensasi dari World Bank atau Bank Dunia dalam program penurunan emisi karbon. 

Yang mana, tahun lalu Provinsi Kalimantan Timur satu-satunya provinsi yang meraih kompensasi tersebut dari World Bank. 

Padahal, pada 2020 lalu Riau telah ditetapkan sebagai provinsi percontohan rendah karbon di Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI. Bahkan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Menteri PPN/KepalaBappenas RI,  Suharso Monoarfa. 

Hartono mengatakan, ketika suatu daerah atau provinsi bisa menunjukkan keberhasilannya dalam penurunan emisi karbon, akan mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia. Setelah Provinsi Kalimantan Timu, Jambi akan menjadi provinsi kedua mendapatkan kompensasi tersebut. 

"Sepertinya Riau juga sangat layak untuk bisa mendapatkan kompensasi itu," sebut Hartono saat melakukan audiensi bersama Gubernur Syamsuar di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (10/11/2022). 

Pembangunan Rendah Karbon merupakan Salah satu kebijakan Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Langkah lainnya adalah Pembangunan rendah karbon ini tak hanya menjawab permasalahan lingkungan tapi juga dapat mendorong percepatan ekonomi.  

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen menanggulangi permasalahan dunia saat ini melalui misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Misi ini juga dijabarkan dalam tujuan pembangunan yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau yang dikenal dengan Riau Hijau. Komitmen pemerintah Provinsi Riau ini lah yang menjadi awal inisiatif untuk menjadi salah satu provinsi percontohan rendah karbon di Indonesia. 

"Kami telah ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI sebagai provinsi pilot project rendah karbon di Indonesia pada Januari 2020 lalu," imbuh Gubri. 

"Kami minta penjelasan terkait kompensasi dari Bank Dunia, sehingga kami akan menyempurnakan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh itu (kompensasi)," sebut Syamsuar.*