Pertemuan Komisi V DPR RI dengan kepala daerah se Riau
RIAU1.COM - Sejumlah kepala daerah di Riau menyampaikan permasalahan jalan rusak dan kondisi infrastruktur bermasalah lainnya saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Riau akhir pekan ini.
Agenda dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal, dan dua anggota yakni Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar. Kemudian, tampak pula hadir Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau beserta jajarannya.
Gubri Syamsuar katakan, pihaknya sengaja mengundang pemerintah kabupaten/kota dalam pertemuan tersebut. Ia berharap kepada seluruh kepala daerah di Riau, bisa memberikan usulan terkait kendala infrastruktur di wilayahnya.
“Hari ini kami sengaja mengundang Pak Bupati dan Ibu Bupati serta Wali Kota agar nanti juga bisa menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Komisi V sejalan dengan kunjungan ke Provinsi Riau ini,” ucap Syamsuar.
Syamsuar mengungkapkan, bahwa di wilayahnya masih banyak kondisi infrastruktur yang perlu dibenahi. Kendati demikian, pihaknya telah membenahi 64 persen jalan provinsi.
“Pertama jalan provinsi kita itu juga belum semuanya mantap, baru sekitar 64 persen yang dibenahi. Dengan begitu, tentunya masih banyak yang perlu dibenahi sementara kondisi di wilayah tersebut juga cukup luas,” jelasnya.
Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi menyampaikan kondisi jalan rusak di daerahnya. Menurut dia, ada tiga ruas jalan yang harus ditangani untuk perbaikan yaitu Rengat-Kuala Cenaku, Kandis-Pangkalan Kansai, dan Peranap-Air Molek.
“Ada tiga ruas jalan, yaitu Rengat-Kuala Cenaku itu ada sepanjang 8,26 KM. Kemudian, Jalan Lubuk Kandis-Pangkalan Kansai sepanjang 18,9 KM, Jalan Peranap-Air Molek sepanjang 22,87 KM. Ini dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat, yang mana jalan ini merupakan jalan menjadi urat nadi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu maupun bagi masyarakat yang ada dari Sumbar maupun tetangga kami dari Kuantan Singingi,” ujar Rezita.
Rezita ceritakan, jalan tersebut rusak karena adanya muatan pengangkutan truk dari batu bara yang melebihi kapasitas. Sehingga, dia minta untuk tahun 2024 perbaikan itu bisa dapat dianggarkan melalui anggaran provinsi maupun melalui kebijakan Inpres.
“Tentunya untuk jalan ini rusak karena banyak truk batu bara yang melewati jalan tersebut, hampir setiap hari itu pasti ada saja. Oleh karna itu, dengan kedatangan bapak ibu DPR RI, kami berharap tiga ruas jalan ini menjadi salah satunya prioritas untuk perbaikan pada tahun 2024,” ucapnya.
Tak hanya itu saja, Bupati Wanita Termuda di Riau tersebut menyampaikan, bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu ada 130 jembatan. Dari total itu ada 18 jembatan yang rusak ringan dan 28 jembatan rusak berat. Dengan begitu, pihaknya setiap tahun selalu menyampaikan proposal baik itu kepada Kementerian PUPR maupun ke Basarnas, karena kebanyakan jembatan ini rusak akibat bencana banjir.
“Kemudian, fasilitas umum seperti sekolah, jalan, rumah ibadah maupun rumah masyarakat yang rusak akibat dari hantaman dari banjir. Tentunya kami berharap ada anggaran yang diberikan pada tahun 2024 dalam hal perbaikan, baik itu perbaikan jalan maupun mengenai penanganan abrasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu,” lanjut Rezita.
Sementara itu, Wali Kota Dumai, H Paisal menjelaskan untuk permasalahan yang ada di wilayahnya terdapat dua persoalan. Yaitu terkait jalan Lingkat Parit Kitang dan pembangunan turap untuk Sungai Dumai.
Paisal katakan, Pemerintah Kota Dumai telah menganggarkan perencanaan pembangunan. Komitmen pihaknya juga sudah disiapkan, sehingga hanya menunggu janji dari anggota DPR RI untuk mengusulkannya di tahun 2024.
“Jadi kami tidak banyak minta hanya dua saja. Pertama jalan lingkar parit kitang mohon dibantu karena juga memang lalu lintas kawasan industri. Yang kedua turap untuk Sungai Dumai yang hari ini kami sudah sampaikan ke bapak Syahril berapa kali sejak kami dilantik sampai sekarang belum ada solusinya,” pinta Paisal.*
