Wagubri Edy Natar
RIAU1.COM - Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Riau 2023 digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution memaparkan berbagai kinerja yang telah dilakukan.
Dikatakan Wagubri Edy Natar, adapun bukti kinerja yaitu pemanfaatan aplikasi Siapadia secara berkala. Tindak lanjut yang telah dilakukan seperti melakukan perbaikan aplikasi Siapadia.
"Hal ini untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi secara berkala melalui monev mencapai kinerja per triwulan sesuai dengan tujuan untuk memudahkan pengumpulan data, capaian kinerja, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah,” kata Wagubri Edy.
Dijelaskan, rekomendasi terkait laporan kinerja ini yaitu meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan melakukan review terhadap laporan kinerja perangkat daerah. Adapun tidak lanjut yang sudah dilakukan terkait rekomendasi ini yaitu meningkatkan kualitas kinerja melalui asistensi penyusunan laporan kinerja perangkat daerah dan melakukan review terhadap laporan kinerja perangkat daerah.
“Selanjutnya kita lihat, ada evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun rekomendasi terkait hal ini meningkatkan kualitas evaluasi internal, tindak lanjut yang telah kami lakukan yaitu melakukan evaluasi Sakip terhadap perangkat daerah serta pendampingan dan pemantauan,” jelasnya.
Wagubri ungkapkan, arah kebijakan pembangunan tahunan provinsi Riau pada tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 dan sekaligus menjadi tema pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) provinsi Riau tahun 2023 adalah memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan berdaya saing daerah yang kompetitif.
Menurutnya, prioritas utama dalam pembangunan yaitu terkait penanggulangan kemiskinan. Salah satu prioritas utama dalam pembangunan provinsi Riau yaitu terkait penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini masih terdapat ketimpangan antara sarana dan prasarana sosial dengan jumlah penyandang masalah sosial.
"Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ini pemerintah provinsi Riau melakukan fokus pembangunan pada intervensi penanganan kemiskinan ekstrem, penyediaan pendidikan gratis bagi masyarakat, akses pelayanan kesehatan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, bantuan permodalan serta melakukan optimalisasi dana desa,” ungkapnya.
Dikatakan dia, penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari sasaran strategis daerah yang terdapat pada misi dari RPJMD di provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu pada sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan.
Ia menambahkan, sasaran menurunnya angka kemiskinan pada sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi. Begitu juga dengan melakukan pembahasan isu strategis lintas sektor perangkat daerah dalam penyusunan RKPD provinsi Riau tahun 2024.
"Berkaitan dengan masalah ini semua yang pertama telah dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, intervensi pembangunan untuk meningkatkan jumlah desa mandiri,” paparnya.
Dia juga menuturkan, Pemprov Riau memiliki berbagai isu strategis dalam pembangunan daerah yaitu kebangkitan ekonomi Riau melalui hilirsasi industri. Hal ini ditopang dari sektor perkebunan yang merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Riau dan telah menjadi tulang punggung perekonomian Riau.*
