Saat Rakor Evaluasi Kinerja Pj Kepala Daerah Se Indonesia
Pj Bupati Kampar, Dr Kamsol menghadiri rapat koordinasi evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tahun 2022 melalui zoom meeting bersama Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri) Tito Karnavian.
"Tadi evaluasi seluruh Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia oleh Kemendagri dan Inspektorat Jenderal Depdagri. Alhamdulillah Kabupaten Kampar mendapatkan penilaian terbaik se Indonesia dalam pengendalian inflasi, penanganan pengendalian kemiskinan ektrem, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negri, realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja dan daerah," sebut dia.
Evaluasi Pj Kepala Daerah ini, sebut dia dilakukan per tiga bulan sekali atau per triwulan dalam rapat koordinasi evaluasi Penjabat Kepala Daerah.
Mendagri kata Dr Kamsol menyebutkan tiga bidang penilaian menjadi dasar evaluasi. Pertama, menurut dia yaitu bidang pemerintahan, berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, belum seluruh penjabat kepala daerah melakukan perubahan terhadap layanan publik.
"Selain itu, seluruh penjabat kepala daerah juga belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk dukungan Pemilu 2024, khususnya yang APBD-nya kecil, kalau disekaliguskan dipotong di 2024 maka pada tahun 2024 tidak akan ada pembangunan, ini harus dicicil 2023, kemudian 2024," papar dia.
Kedua, tambah dia, bidang pembangunan yang meliputi 5 aspek dari 10 indikator pembangunan. Untuk aspek itu, Irjen Kemendagri memberikan catatan serius bagi penjabat kepala daerah yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran, serta belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.
"Tolong dipahami cara penilaian ini, selain daripada yang memaparkan yang bukan seremonial, hanya foto-foto, tidak. Tetapi betul-betul kegiatan yang berkaitan dengan aspek penilaian, kemudian memberikan data dukungannya, ini yang kami hitung," kata Kamsol mengulangi pernyataan Mendagri.
Ketiga, bidang kemasyarakatan yang meliputi dua aspek dari empat indikator, yaitu upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan, belum seluruh Pj Kepala Daerah menindak lanjuti pengaduan masyarakat.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan penjabat kepala daerah meningkatkan kinerja masing-masing untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Harapannya di triwulan berikutnya, penilaian ini dapat berubah menjadi lebih baik, untuk mereka yang skornya kurang. Kemarin sudah diberikan penjelasan khusus, dimohon untuk bisa memperbaikinya dan memberikan laporan update mengenai perbaikannya.*
