Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Optimalisasi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kemandirian fiskal daerah akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Sebab itu digelar rapat persiapan pelaksanaan forum group discussion (FGD) antara Pemprov Riau dengan dunia usaha yang berada di Bumi Lancang Kuning.
Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau Taufiq Oesman Hamid mengatakan, banyak hal-hal yang akan dibahas pada FGD nanti. Namun, FGD tersebut akan lebih terfokus pada kendaraan bermotor serta bahan bakarnya.
"Saat ini, banyak kendaraan dengan nopol (nomor polisi) non-BM beroperasi di Riau. Untuk optimalisasi pajak, pelaku usaha wajib menggunakan kendaraan terdaftar di Riau atau sudah lakukan pendaftaraan mutasi masuk," kata Taufik, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, kendaraan nopol non-BM yang beroperasi di Riau harus segera balik nama berubah ke plat BM.
Taufiq juga menyinggung soal beberapa perusahaan yang mengisi bahan bakar di tempat ilegal. Tentunya dengan berbagai alasan untuk membela diri.
"Kita bunyikan nanti dalam kontrak dengan perusahaan di Riau agar menggunakan bahan bakar minyak industri yang legal. Nanti mereka pasti banyak yang memberi alasan seperti jauhlah, tapi kalau sudah kita bunyikan di aturan yang berlaku maka mereka harus mengisinya di tempat legal sesuai kontrak," lanjutnya.
Taufiq sampaikan lagi, orang dari luar daerah tentu boleh mencari nafkah di Provinsi Riau ini. Tapi alangkah baiknya jika pajak yang mereka bayar untuk Riau, bukan tempat lain.
"Nanti perusahaan yang patuh dan support kegiatan kita soal pajak dan lain-lain ini akan di berikan reward. Mulai dari patuh soal tata ruang maupun support dana yang diberikan kepada kita," ungkapnya.
Untuk itu, Pj Sekdaprov Riau meminta seluruh OPD untuk bersinergi bersama. Terutama OPD yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.*
