Gubernur Riau, Syamsuar
RIAU1.COM - Saat pertemuan kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPR RI dalam rangka reses pada masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 ke Provinsi Riau, ada dua pembahasan yang menjadi poin penting, diantaranya berkaitan tentang Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang dan berkaitan dengan reformasi birokrasi.
"Khususnya kita membahas birokrasi demokrasi, termasuk juga persiapan untuk Pemilu," kata Syamsuar.
Untuk persiapan Pemilu, dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah beberapa kali melaksanakan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Kita sudah bahas dalam rapat, baik yang berkaitan dengan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," terangnya.
Saat rapat, dia juga menyampaikan pandangan Pemerintah Provinsi Riau terhadap penghapusan tenaga honorer.
Gubernur Syamsuar selaku pejabat pembina kepegawaian meminta agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan terhadap penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dinilai akan menambah angka pengangguran.
"Tentunya dengan kebijakan tersebut akan menambah pengangguran kemudian kita (Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota) juga masih membutuhkan karena tidak seimbang dengan pengangkatan ASN," terangnya.
"Ini barang kali yang sangat kami (Pemprov Riau) butuhkan dukungan dari Komisi II DPR RI," tukasnya.*
