Kata Gubri, Harusnya 600 Desa Mandiri di Riau Mendapatkan Intensif dari Kemendes

RIAU1.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa saat ini desa di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang sangat baik. Hal ini pasca disalurkannya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Riau kepada desa. 

Dari 2019-2023, jumlah yang telah disalurkan sebanyak Rp1,12 triliun kepada 1.591 desa di kabupaten se Provinsi Riau. 

Dibeberkan Gubri, pada 2019, jumlah desa mandiri hanya 10 desa, bertambah secara signifikan menjadi 600 desa pada 2023. 

Sedangkan jumlah desa maju sebanyak 163 desa pada 2019, dan bertambah menjadi 585 desa pada 2023. Sementara itu, jumlah desa berkembang sebanyak 951 desa pada 2019, berkurang menjadi 406 desa pada 2023. Adapun jumlah desa tertinggal sebanyak 422 desa dan desa sangat tertinggal 45 desa pada 2019, dan pada 2023 jumlah tersebut menjadi 0. 

Adapun jumlah yang disalurkan kepada setiap desa, Gubernur Syamsuar menyebut jumlahnya bervariasi, tergantung dengan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), mulai dari dasar, tumbuh, berkembang dan maju.  

Sebab itu, Gubernur Syamsuar berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan intensif atau dana tambahan kepada 600 desa mandiri. Hal tersebut bertujuan agar semakin banyak desa lainnya yang termotivasi untuk menjadi desa mandiri, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. 

"Kami juga mengharapkan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mudah-mudahan terhadap desa-desa mandiri ini (600 desa) setidak-tidaknya ada dana insentif atau dana tambahan," harap Gubri. 

Merespons harapan Gubernur Syamsuar, Rachmatia menyebut bahwa hal tersebut telah dikominikasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Sehingga tahun 2024 mendatang, 600 desa mandiri di Riau akan menerima intensif seperti yang diinginkan Gubernur Syamsuar. 

"Mungkin tadi pak gubernur sampaikan pinginnya untuk desa-desa Mandiri mendapatkan insentif. Kami sudah coba ajukan ke Kemenkeu RI terkait hal itu, dan di tahun 2024 nanti, Alhamdulillah untuk desa-desa mandiri (600 desa) diterima oleh Kemenku RI menjadi salah satu dasar untuk penilaian atau penghitungan alokasi dana desa. Jadi untuk desa-desa mandiri mendapatkan tambahan alokasi dalam penghitungan alokasi dana desa," jelas Rachmatia.*