Gubernur Riau, Syamsuar
RIAU1.COM - Pembangunan infrastruktur jalan diyakini Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mencapai target di tahun 2024 mendatang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau.
Syamsuar menjelaskan, berdasarkan data 2022, jalan mantap Provinsi Riau sudah mencapai 64,72 persen, sedangkan jalan yang tidak mantap yakni 35,06 persen.
Jalan Mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.
"Target RPJMD yang menjadi tugas Gubernur dan Wagub memiliki target yang telah disahkan oleh Dewan," kata Syamsuar awal pekan ini.
Target pembangunan infrastruktur jalan Pemerintah Provinsi Riau hanya 66 persen, dan itu sebut dia sudah ada Peraturan Daerah (Perda) sehingga sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.
Adapun Tugas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang termasuk juga jalan Provinsi hanya 65 persen.
"Sekarang infrastruktur pembangunan jalan kita sudah tercapai 64,72 persen. Insyaallah tahun depan (2024, red) tercapai sesuai target 66 persen," terangnya.
"Ini perlu saya jelaskan supaya masyarakat paham," imbuhnya.
Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan, bahwa jalan juga ada kualifikasinya antara lain, jalan Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional yang merupakan kewenangan Menteri PU.
Dia juga berpesan kepada seluruh Camat yang ada di Riau untuk menyampaikan kerja pemerintah, keuangan daerah, dan target-target pemerintah agar masyarakat memahami dan tahu.
"Isu jalan selalu digembor gemborkan. Kita di sini bukan tidak bekerja, namun ada target-target yang harus dilakukan. Intinya kita bukan mengelak dengan kondisi ini, tapi itulah bagian yang harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada," ujarnya.
Ia berpandangan bahwa untuk menyelesaikan persoalan jalan yang ada di Provinsi Riau rasanya tidak mungkin tercapai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau yang hanya Rp.9 Triliun.
"Apalagi dua tahun terakhir dihadapkan dengan Covid-19 sehingga menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut yang menyebabkan anggaran terkuras," tutur dia.*
