Saat peresmian SPAM Pekanbaru-Kampar
RIAU1.COM - Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Lintas Kota Pekanbaru-Kabupaten Kampar kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar merupakan SPAM terbesar kedua setelah SPAM Regional Durolis (Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis).
Selain itu, SPAM Pekanbaru-Kampar ini dikelola oleh swasta tanpa bekerja sama dengan pemerintah sehingga tidak ada hubunganya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"SPAM Pekanbaru-Kampar ini termasuk yang terbesar di Riau," kata Syamsuar.
"Ini (SPAM) dikelola oleh swasta, jadi tidak luak (mengurangi) APBN dan APBD kita karena langsung dibangun oleh investor," sambung dia.
Lalu Syamsuar bercerita bahwa di awal tugasnya menjadi Gubernur, Direktur Utama PT PP Insfrastruktur telah menemuinya untuk bekerja sama dengan rekan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menawarkan pembangunan SPAM Pekanbaru-Kampar.
"Air minum sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat kita dan di satu sisi kita tidak ingin Riau ini menjadi DKI Jakarta yang kedua (sumber airnya dari dalam tanah) sehingga permukaan tanah turun," terangnya.
"SPAM ini mengamankan hal yang semacam itu, karena semakin banyak menggunakan air bawah tanah itu akan terjadi penurunan permukaan tanah yang sangat dasyat," tambah dia.
Selain itu, kehadiran SPAM Pekanbaru-Kampar tutur dia, tentunya akan menyelamatkan lingkungan di sekitar karena saling bekerja sama supaya sumber air baku yang berasal dari sungai Kampar tidak tercemar.
Menurutnya lagi, empat sungai besar di Riau seperti Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Indragiri dan Sungai Kampar membawa keberkahan untuk masyarakat Riau.
"Keberadaan sungai ini tentunya mengurangi pemakaian-pemakaian sumber air dalam tanah," imbuhnya.
Di sisi lain Ia menjelaskan bahwa tugas pemerintah salah satunya adalah supaya masyarakat terjangkau dan bisa menikmati air bersih secara keseluruhan.
"Sudah menjadi tugas kami untuk menyediakan air bersih supaya terjangkau pada seluruh masyarakat. Oleh karena itu jika ada yang berinverstasi untuk pembangunan seperti ini (SPAM) pasti akan kami support sehingga mengurangi tugas kami yang nantinya akan membebani APBD ataupun APBN," jelasnya.*
