Pembahasan jalan rusak akibat banjir di Riau
RIAU1.COM - Pihak Balai Jalan dan Sungai Kementerian PUPR dan PUPR Riau diundang Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar menindaklanjuti percepatan program infrastruktur yang terdampak banjir di Riau.
Gubri Edy Natar menegaskan, jika pembahasan kedua ini terkait menindaklanjuti program yang sebelumnya telah disampaikan, yakni tekait perbaikan infrastruktur jalan maupun daerah aliran sunga di Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Kota Pekanbaru.
Gubri Edy mengatakan, bahwa pemerintah pusat melalui BPJN, BWS Kementerian PUPR dan PUPR Riau telah membuat perencanaan dan segera direalisasikan. Di mana sebelummya semua pihak telah melakukan survei ke lapangan, begitu juga Dinas PUPR Riau, saat ini telah masuk proses lelang konsultan untuk kegiatan tahun 2024.
"Tadi semuanya sudah melaporkan perencanaan yang akan dilakukan, di antaranya Jalan Sudirman di Pekanbaru, Jalan Lintas Timur dan Sungai PLTA Kabupaten Kampar," kata Edy Natar pertengahan pekan ini.
Dari beberapa program yang disampaikan, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di lapangan. Hal itu terkait kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
Dijelaskan, untuk Jalan Sudirman ujung dekat Jembatan Siak IV Pekanbaru, Balai Sungai akan membuat pintu air pada anak sungai Siak agar luapan air Sungai Siak bisa diatasi. Pintu air itu juga akan berdampak pada lahan, sehingga dibutuhkan pembebasan lahan.
"Untuk itu sesuai yang disampaikan sebelumnya, semua ini perlu duduk bersama-sama, seperti yang di lakukan saat ini dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi saya minta setelah ini pembahasan kembali terus dilakukan, di mana untuk duduk bersama ini tidak perlu terlalu formal tapi hasilnya maksimal seperti yang telah kita lakukan saat ini," ujar Gubri.
Terkait program-program yang dijalankan, dia juga minta agar informasi ini disampaikan ke masyarakat. Sehingga ke depan masyarakat tahu, jika pemerintah itu bekerja.
"Masih ada masyarakat yang menilai pemerintah tidak bekerja. Itu kita lihat ada masyarakat menanam pisang dan memancing dijalanan yang rusak. Itu salah satu ekspresi masyarakat tidak puas dengan kerja pemerintah. Sementara apa yang diharapkan itu dalam proses. Maka itu juga harus ada informasi secara baik pada masyarakat," jelas Gubri.*
