Ketum PB IDI, dr Moh Adib Khumaidi
RIAU1.COM - Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Riau masa bakti 2023-2026 resmi dilantik pada Minggu (14/5/2023) di Pekanbaru.
Ketua IDI Riau terpilih, Marhan Effendi dan pengurus lainnya ini dilantik secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Ketum PB IDI), dr Moh Adib Khumaidi.
"Selamat kepada semua pengurus yang dilantik dan selamat menjalankan amanah. Riau menjadi IDI wilayah yang paling banyak pengurusnya se-Indonesia. Tapi saya yakin itu akan menjadi modal bagi ketua IDI Riau dan tim untuk semakin memperkuat kesolidan dan kekompakan serta bersiap menghadapi tantangan kesehatan dan kedokteran khususnya di Wilayah Riau," kata dr Moh Adib Khumaidi.
Ia mengatakan bahwa sudah waktunya IDI semakin mempunyai peranan untuk anggota, peranan untuk bangsa dan peranan untuk rakyat Indonesia.
"IDI dibentuk mulai dari 1950 dan tahun ini juga adalah hari bakti dokter Indoensia yang ke-115 yang insya Allah akan kita peringati tanggal 20 Mei, sebuah proses yang menunjukkan secara historis sejarah bahwa keberadaan dokter di Indonesia tidak terlepas dari sebuah proses pembentukan dan pembangunan negara," ujarnya.
Inilah yang kemudian sangat tidak sesuai jika dokter Indonesia tidak peduli dengan rakyat Indonesia. Sangat tidak sesuai juga jika dikatakan bahwa IDI menjadi organisasi yang monopoli, menjadi organisasi yang superbodi dan sebagainya.
"Tapi ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita semuanya khususnya pengurus baik pusat, wilayah, cabang atau perhimpunan, bahwa ada kata kunci yang harus kita tingkatkan kedepan dalam satu upaya program yang harus kita implementasikan. Hal tersebut adalah tingkatkan partisipasi anggota di setiap kegiatan dari IDI dan juga kuatkan rasa memiliki anggota kepada organisasi," ucapnya.
Dikatakan dr Moh Adib, dokter mempunyai peranan didalam ketahanan kesehatan bangsa.
"Kita tahu saat pandemi, upaya yang kita lakukan dengan pengorbanan luar biasa, 758 dokter meninggal karena Covid-19 bukanlah sebuah pengorbanan yang kecil. Untuk itulah mari kita buat negara harus semakin memperhatikan keberadaan para dokter Indonesia," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut dirinya juga meminta kepada pemerintah dan legislatif, bahwa pihaknya ingin Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw untuk ditunda pembahasannya, supaya diperkuat dengan substansi dari seluruh pihak.
"Kita tunjukkan untuk wilayah Riau bahwa kita tetap solid dan kompak untuk mengatakan stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibuslow. Inilah yang menjadi satu dasar yang sangat kuat terlepas dari ikhtiar yang kita lakukan apakah berhasil atau tidak, kita serahkan pada Allah," sebutnya.
Sementara itu, Ketua IDI Riau yang baru saja dilantik dr Marhan Effendi bersyukur karena acara pelantikan ini dapat berjalan lancar.
"Mudah-mudahan harapan kita semua bahwa kami sebagai pengurus dapat mengapresiasi, dapat menerima semua saran dan usul maupun nasehat untuk kemajuan organisasi terutama untuk kesehatan masyarakat di Provinsi Riau," kata dr Marhan Effendi.
Ia mengatakan saat ini memang organisasi profesi seperti IBI, IDI, PDGI dan lainnya sedang dilanda kemelut. Tapi mudah-mudahan usaha dan ikhtiar dan juga masukan dari wakil di pusat bisa meluluhkan hati para pembuat Undang-undang dan peraturan negara ini agar dapat sementara menunda dahulu bahasan ataupun penetapan RUU Omnibuslow menjadi Undang-undang.
"Karena dari pasal 200-300 itu luar biasa. Yang lebih parahnya lagi dalam RUU itu kita dihalalkan untuk melakukan aborsi. Jadi bayi umur 14 Minggu boleh di terminasi. Kalau dari segi keilmuan kita, ini sudah berupaya memusnahkan," ungkapnya.
Meski demikian, kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk tidak melakukan aksi mogok pelayanan. Jangan sampai malah membuat kisruh di masyarakat.
"Kepada para pengurus saya harapkan agar lebih solid lagi karena inilah yang kita butuhkan sekarang ini. Untuk di kepengurusan ini, jumlah yang banyak memang dikhususkan untuk seluruhnya. Jadi mulai dari akademisi, dokter pengusaha dan juga spesialis serta orang yang berkecimpung di politik ataupun organisasi masyarakat, kami ajak berhimpun di kepengurusan ini. Mudah-mudahan menjadikan satu hal yang lebih solid lagi kedepan," ungkapnya.
"Dan insya Allah kita jadi lebih baik dan RUU memang tidak dibahas lagi," imbuhnya.*
