Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya menjelaskan beberapa alasan terkait pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dikeluhkan oleh sebagian kepala sekolah SMA Negeri di Provinsi Riau.
Erisman Yahya menyebutkan jika Dana BOSDA 2024 sebagian besar masuk tunda bayar, sehingga untuk pembayarannya tentu menunggu audit BPK dan nanti masuk skema APBD-P 2025.
Dia menerangkan, untuk BOSDA 2025, Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah perintahkan PPTK terkait untuk segera membuat justifikasi agar segera bisa diproses dan dicairkan.
"Namun besarannya nanti perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur terlebih dulu karena terjadi penurunan signifikan akibat defisit. Insya Allah Senin depan kami juga agendakan zoom dengan seluruh Kepsek membahas masalah BOSDA ini," katanya, Kamis (10/4/25).
Kemudian Erisman Yahya menambahkan, sebenarnya saat ini sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah Bos Pusat (APBN), namun baru sebagian kecil sekolah yang memanfaatkan karena keterlambatan pihak sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
"Untuk itu pada zoom Senin mendatang kami juga akan melakukan dialog dengan para kepala sekolah kenapa dan apa kendala yang ada, sehingga Bos Pusat ini tidak segera dieksekusi atau dilaksanakan," tukasnya.*
