![Pegawai Pemprov Riau](https://www.riau1.com/assets/2024/05/16/1715875580-cegah-korupsi-pj-gubri-mengaku-sudah-beri-pelatihan-etika-pada-asn.jpg)
Pegawai Pemprov Riau
RIAU1.COM - Melalui serangkaian langkah strategis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bertekad untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencegah praktik korupsi di lini pemerintahan daerah.
Seperti itu disampaikan Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, pada rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Riau, Kamis (16/05/2024).
“Upaya terus kita lakukan untuk mewujudkan monitoring, antara lain seperti percepatan dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024 sesuai dengan regulasi ketepatan waktu dalam menjalankan berbagai program. Kemudian, pengadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, juga telah kita laksanakan untuk pengembangan auditor dan sarana prasarana yang didukung fungsi APIP,” paparnya.
Lalu dijelaskannya, langkah yang diambil tersebut sebagai penguatan sistem pengawasan internal di berbagai lembaga pemerintahan, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
“Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pencegahan ini terhadap perilaku korupsi, memberikan penyuluhan tentang antikorupsi kepada setiap stakeholder yang dilakukan penyuluh,” ujarnya.
Pemprov Riau, sebut dia lagi, juga melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada para pegawai negeri sipil tentang etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih bersih dan berintegritas.
“Selain itu, sebagai komitmen dan kepedulian Pemprov Riau dalam pencegahan korupsi terintegrasi, saat ini kami telah menetapkan sebanyak 17 orang penyuluh Antikorupsi yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Pemprov Riau akan berkomitmen juga akan menambah jumlah penyuluh antikorupsi, rencana akan dilakukan diklat pada bulan Oktober,” sebut dia.*