SPAM Durolis
RIAU1.COM - Setelah diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Kamis (5/1/2022) lalu, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Durolis (Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis) yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir ini, nantinya dapat menyuplai air minum dengan kualitas baik ke tiga kabupaten/kota di Riau.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR PKPP) Arief Setiawan melalui Kepala UPT Pengelolaan Air Minum Zulkarnain ST MT, untuk saat ini proses pembangunan kontruksi SPAM Durolis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau Riau sudah selesai.
"Untuk pembangunan kontruksi SPAM Durolis yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Riau sudah selesai," kata dia.
Sambung dia menjelaskan, SPAM regional Durolis berkapasitas 400 liter per detik. Dengan pembagian, 150 liter per detik untuk Kabupaten Bengkalis, 100 liter per detik untuk Kabupaten Rokan Hilir dan 150 liter per detik untuk Kota Dumai.
"Dengan debit air tersebut, di Kota Dumai bisa mengaliri hingga 12 ribu Sambungan Rumah (SR), kemudian di Rokan Hilir bisa mengaliri 8 ribu SR dan Bengkalis 12 ribu SR," paparnya.
Namun hingga saat ini, sebut Zulkarnain, di kota Dumai baru terbangun 1.850 SR, Rokan Hilir 1.270 SR dan di Bengkalis 8.626 SR. Dengan demikian, pada tahun 2023, pemerintah tiga kabupaten/kota memiliki target pembangunan SR sebanyak 24.457.
"Dengan rincian, kota Dumai 11.094 SR lagi, Rokan Hilir 4.490 SR dan Bengkalis 8.873 SR. Jika target tersebut dapat tercapai, maka 32 ribu SR di tiga kabupaten/kota tersebut dapat tercapai," ujarnya.
Dengan sudah selesainya pembangunan infrastruktur SPAM Durolis baik itu yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau. Pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota untuk dapat segera menggesa penyelesaian pembangunan SR, sehingga distribusi air bisa segera dinikmati masyarakat.
"Kalau untuk pembangunan infrastruktur SPAM Durolis yang menjadi kewenangan provinsi maupun nasional sudah selesai. Dan semua juga sudah diuji coba, hanya tinggal menunggu penyelesaian pembangun SR yang menjadi kewenangan kabupaten/kota," papar dia.*
