Rakor Pemdes se Riau tahun 2024
RIAU1.COM - Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa digelar Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau akhir pekan ini.
Rakor ini juga dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (BPD) Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Serta diikuti oleh 1803 peserta dari Pemerintah Desa se-Riau.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto katakan, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada 1.591 desa yang dimulai pada tahun 2019.
Dana yang disalurkan kepada desa tersebut, sebut Gubri, membuahkan hasil yang baik. Status perkembangan desa di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
Pada tahun 2019, lanjutnya, jumlah desa mandiri hanya sebanyak 10 Desa, dan bertambah signifikan menjadi 600 desa pada tahun 2023. Pada tahun 2019 jumlah desa maju sebanyak 163 desa, dan bertambah menjadi 585 desa
pada tahun 2023.
Lalu, Jumlah desa berkembang pada tahun 2019 sebanyak 915 desa, berkurang menjadi 406 pada tahun 2023. Jumlah desa tertinggal pada tahun 2019 sebanyak 422 desa dan desa sangat tertinggal 45 desa.
"Alhamdulilah, pada tahun 2023 kita semua telah berhasil menuntaskan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal nol di Provinsi Riau," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, kemajuan tersebut tentunya tidak semata-mata karena adanya bantuan keuangan khusus kepada desa. Namun, juga didukung kerja keras oleh bupati, para kepala desa dan kerjasama yang baik dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
Adapun total bantuan keuangan khusus Provinsi Riau kepada desa dari tahun 2019 sampai dengan 2024 sebanyak Rp1.447.809.529.000. Untuk tahun 2024 ini telah dialokasikan sebesar Rp318.199.529.000.
"Kami berharap agar bantuan keuangan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur dia.*
