Ilustrasi Petani Sawit/Net
RIAU1.COM - Sejauh ini baru ada 14 provinsi yang memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Tataniaga TBS dan Tim Harga.
Sebab itu, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung turut menanggapi kondisi harga TBS di 22 Provinsi Apkasindo.
"Saya sangat menyayangkan Gubernur yang tidak peduli akan nasib petani sawit di provinsinya, gubernur seperti ini tentu akan menjadi catatan penting kami di 2024 nanti," ujarnya, Ahad (2/7/2023).
Apkasindo, kata Gulat memang bukan organisasi politik tapi tidaklah tabu jika mengatakan di Rakernas DPP APKASINDO yang dihadiri 22 Provinsi APKASINDO, 12 Juni lalu di Padang untuk memilih pemimpin yang peduli.
"Pilihlah pemimpin daerah, baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang peduli kepada nasib kita petani sawit dan jangan tergoda dengan janji-janji, tapi lihat track recordnya kaitannya ke kita petani sawit," tegas Gulat.
"Lihat saja Provinsi yang nota bene sawit adalah salah satu sumber pendapatan utama masyarakatnya malah terabaikan. Pemerintah pusat sudah mengucurkan banyak program terkait produktivitas dan sdm petani sawit, malah untuk mendapatkan rekomendasi saja kepala daerah atau dinas yang menangani perkebunan malah enggan memberikan dukungan bahkan tidak memahami tupoksinya," katanya.
Seperti misalnya program Beasiswa BPDPKS-Kementan, banyak kepala daerah dan Disbun tidak mengerti tujuan dari program beasiswa yang bersifat affirmative tersebut.
Demikian juga dengan PSR, sangat banyak Bupati, Walikota dan Gubernur tidak peduli, padahal PSR adalah masa depan dan harapan petani sawit.
"Terkait ke Pergub Tataniaga TBS, saya sudah beberapa kali menghubungi pejabat terkait disalah satu provinsi supaya menerbitkan Pergub Tataniaga TBS di Provinsi tersebut, alhamdulillah, sudah 3 tahun berlalu tidak terbit juga. Tim harga TBS ini dasar hukum nya adalah Pergub Tataniaga TBS," katanya.*
