Anggota DPR RI, Syahrul Aidi
RIAU1.COM - Sampai hari ini, Riau kata Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi masih belum merasakan keadilan atas kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, kontribusi Riau terhadap devisa negara tentu sudah tidak diragukan lagi.
Hal ini disampaikan Syahrul Aidi dalam pertemuan kunjungan kerja antara Komisi V DPR RI dengan Gubernur Riau Syamsuar bersama Bupati dan Wali Kota se-Riau di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat malam (14/7/2023).
“Kami telah berusaha semampu yang bisa kami lakukan. Bahkan, dalam setiap kesempatan selalu kami perjuangkan tentang infrastruktur di Riau. Tidak hanya di rapat komisi, di rapat paripurna pun selalu kami suarakan tentang tidak adilnya negara terhadap Riau,” katanya.
Ia menambahkan, meminta negara bersikap adil terhadap Riau, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur merupakan hal wajar. Negara sudah mendapatkan devisa yang besar dari Bumi Lancang Kuning, namun perhatian infrastrukturnya masih jauh dari harapan.
“Kita memang dapat berbagai macam kebijakan, seperti kawasan strategis pariwisata nasional dan lain-lainnya. Namun masalahnya, Riau belum dijadikan super prioritas, Pak. Nggak usah jauh-jauh, Bono itu saja sangat luar biasa, taping belum super prioritas. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” tuturnya.
Syahrul menekankan, perjuangan yang dilakukannya bersama kawan-kawan di Komisi V DPR RI tidak pernah sekalipun berlandaskan pada kepentingan politik.
“Kami tak berfikir kepala daerahnya dari partai apa, dukungan politiknya ke siapa, yang penting bersama-sama menyuarakan apa yang dibutuhkan Riau di pusat,” kata Anggota DPR RI Dapil Riau 2 itu.
Dia turut mendorong kepada kepala daerah untuk tidak sungkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Komisi V DPR RI dalam untuk kepentingan pembangunan Riau di masa depan.
“Yang kami temui, masih ada kepala daerah sulit untuk membanun komunikasi, padahal kita ingin membangun daerahnya. Bahkan, untuk membuat surat permohonan saja tidak bisa dikeluarkan,” singgungnya.
“Ada masyarakatnya butuh jembatan, kami minta kepada kepala daerahnya untuk membuat atau mengajukan surat permohonan, ndak bisa, ndak mau dia buat suratnya. Apakah karena beda partai atau bagaimana. Padahal kami tak pernah memandang perbedaan itu,” tuturnya.
Syahrul mengakui, bahwa dirinya paham betul bagaimana kondisi berbagai daerah di Riau saat ini khususnya di kabupaten dan kota yang mana porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat kecil.
Bahkan, kata dia, dalam pembahasan mengenai Undang-Undang jalan, Komisi V bersikeras agar jalan daerah dibangun oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang tidak lagi menggunakan kata ‘dapat’ tapi ‘dibangun’ oleh pemerintah pusat jika daerah tak mampu untuk membangunnya.
“Walaupun kala itu pemerintah sesungguhnya menolak. Kami berjuang di Panja dan komisi waktu itu, akhirnya pemerintah setuju. Alhamdulillah, Pak Presiden juga menyambut baik hal itu,” ucapnya.
“Jangankan bupati yang menelpon, rakyat saja kami angkat telponnya. Apalagi kalau yang menelpon itu kepala daerah atau kepala dinas,”tutupnya.*
