Arti Pentingnya Validitas Data untuk Kesejahteraan Masyarakat Menurut Wabup Inhil

RIAU1.COM - Wakil Bupati Indragiri Hilir H. Syamsudin Uti dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakoorda) Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Reksosek) Tahun 2022 yang di laksanakan di Ballrom Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (13/9/2022).

Acara yang bertemakan "Mencatat untuk Membangun Negeri" satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kesejahteraan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau di buka langsung oleh Gubernur Riau dengan di ikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota serta stake holder terkait se Provinsi Riau. 

Melalui Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 ini diharapkan agar nantinya dapat mendeteksi dan memberikan gambaran data yang akurat dan valid mengenai kondisi kemiskinan dan perekonomian masyarakat yang ada di Provinsi Riau, sehingga ditahun ini maupun tahun yang akan datang tingkat kemiskinan yang ada di dapat cepat menurun.

Gubernur Riau dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan melalui kegiatan ini dapat mengetahui kondisi masyarakat yang ada di daerah. 

Senada yang dikatakan Gubri, Wakil Bupati Indragiri Hilir sendiri menyambut baik sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan gambaran data dan permasalahan yang ada sekaligus mencarikan solusinya. 

"Saya harap agar nantinya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dapat berkerjasama dan selalu terbuka jika nanti ada petugas sensus dari BPS yang akan melakukan pendataan, hal ini peting supaya nantinya masyarakat kita bisa terdata secara valid baik  dari tingkat perekonomian maupun kondisi sosialnya sehingga kedepannya data yang dihasilkan dapat dijadikan evaluasi dan acuan oleh pimpinan dalam mengambil dan menentukan kebijakan", ucap Wabup.

Pendataan awal Regsosek sendiri akan menghasilkan data terpadu yang tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga memberikan gambaran data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.*