Punya Lahan Gambut Terluas di Indonesia, Anggaran Pembantuan yang Didapat Riau Malah Lebih Kecil dari Kalteng dan Kalbar

RIAU1.COM - Konsultasi ke Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kamis (28/7) dilakukan Gubernur Riau Syamsuar.

Pada kesempatan itu, Syamsuar menyampaikan beberapa poin pokok pikirannya terkait persoalan gambut di Riau pada Kepala BRGM RI Hartono.

Papar Syamsuar, Provinsi Riau dianugrahi kawasan gambut terluas di Indonesia, mencapai 5,3 juta hektare, dengan permasalahan terkait gambut yang juga kompleks. 

"Selain kebakaran hutan, potensi abrasi di Pulau-pulau terluar seperti di Pulau Rangsang, Bengkalis, Pulau Padang juga sangat tinggi," kata Syamsuar.

Dari segi dukungan anggaran Tugas Pembantuan, Provinsi Riau tahun ini mendapat anggaran Rp18,8 miliar. Atau berada di nomor tiga setelah Provinsi Kalteng Rp20,6 miliar yang memiliki gambut seluas 4,6 juta ha dan Kalbar Rp19,5 miliar dengan luas 2,8 juta ha.

Di mana dari Rp18,8 miliar ini dilakukan Automatic Adjustment atau pencadangan anggaran sehingga anggaran tidak bisa digunakan/ blokir sebesar Rp8 miliar.

"Kami di Riau perlu dukungan tambahan pendanaan juga dari pihak BRGM selain untuk kegiatan restorasi lahan gambut bekas terbakar. Juga mohon kiranya dialokasikan dana untuk penanganan abrasi gambut di pulau-pulau terluar. Karena ancaman ini juga besar," kata Syamsuar didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Selain itu, Pemprov Riau juga telah menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Gambut (RPPEG) Provinsi Riau tahun 2021-2050 sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014

Aturan itu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosisem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Di mana Provinsi menyusun dan menetapkan RPPEG melalui Keputusan Gubernur.

"Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 803/IV/2022. Semoga dokumen ini bisa menjadi dasar kita bersama dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Riau," jelasnya.

Syamsuar menyampaikan, bahwa bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia Tanggal 26 Juli 2022 kemarin, pihaknya telah mencanangkan penanaman 200ribu bibit Mangrove hingga akhir 2022 dan pembentukan KKMD Provinsi Riau.

"Kami harapkan dukungan pendanaan terhadap kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Riau. Karena Riau bersama dengan Kalbar dan Papua menjadi Provinsi Intervensi BRGM yang memiliki dua tipe ekosistem yakni Mangrove dan Gambut," pinta Syamsuar. 

Ia juga berkonsultasi terkait bagaiman pelaksanaan Rencana Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Tahun 2022, karena semester pertama kegiatan ini telah berlalu. 

"Beberapa KTH pada acara hari mangrove nasional yang kami lakukan kemarin mengeluhkan terkait bibit mangrove yang telah mereka semai berharap kegiatan PEN Mangrove masih terlaksana di tahun ini," ucap Syamsuar. 

Selain itu, imbuh Gubri, terkait Peta Indikasi Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) di areal gambut juga menjadi  permasalahan di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau. Hal ini berpengaruh terhadap peluang investasi yang ada. 

"Perlu Kolaborasi yang baik dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada desa-desa yang ditetapkan menjadi Desa Mandiri Peduli Gambut. Sehingga kemandirian ekonomi masyarakat bisa benar benar bisa diwujudkan," jelasnya.*