Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Setelah kebijakan larangan ekspor CPO dari pemerintah, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau sejauh ini belum juga kembali normal.
"Harga sawit kemarin sempat turun karena ada kebijakan pemerintah tidak boleh ekspor CPO. Kemudian, kita provinsi penghasilan sawit meminta Presiden agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali, dan itu sudah ditinjau kembali," kata Gubri Syamsuar.
Namun persoalannya, kata Gubri, harga sawit belum juga normal. Padahal saat ini kebijakan tersebut sudah dicabut oleh pemerintah, namun harga sawit rakyat masih belum normal.
"Padahal ekspor sudah tidak dilarang, tapi harga sawit ada yang bagus dan ada yang masih rendah, terutama sawit rakyat kecil," kata Gubri Syamsuar, Ahad (12/6).
Menyikapi kondisi itu, Gubri mengaku sudah meminta kepala daerah di Riau untuk membantu petani sawit di wilayah masing-masing untuk membentuk kelembagaan agar bisa bermitra dengan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
"Kami sudah sampaikan saat pertemuan dengan para bupati. Kelemahan petani kecil ini tidak ada kelembagaan, dan tidak ada mitra dengan PKS. Kalau tidak ada mitra berarti harga ditentukan oleh siapa yang membeli dan itu sangat merugikan petani kecil," ujarnya.
Karena itu, Gubri berharap dukungan para bupati agar membantu petani kecil untuk membuat kelembagaan, apakah itu dalam bentuk koperasi atau lainnya agar bisa bermitra dengan PKS.
"Sekarang sudah ada peraturan dari Menteri Investasi, dimana sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan PKS ini harus bermitra dengan pelaku-pelaku usaha kecil mikro," sebutnya.
Sebab menurut Syamsuar, jika ada kelembagaan petani ini dan bisa bekerjasama dengan pemilik-pemilik PKS, pasti harga sawit bisa lebih baik.
"Mudah-mudahan dengan begitu harga sawit di Riau bisa sesuai yang diharapkan. Apalagi saat ini kurang seimbang antar harga sawit dengan harga pupuk naik. Kalau pupuk naik, sementara harga sawit tidak normal. Tentu ini akan menyulitkan petani kecil. Apalagi saat ini dari Kementerian Pertanian tidak ada lagi pupuk subsidi untuk sawit," ujarnya.*
