Saat rakor berlangsung
RIAU1.COM - Rapat Ekspos Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Riau dengan organisasi perangkat daerah terkait dipimpin langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Selasa (26/4/22).
Sekretaris TP PKK Provinsi Riau, Erlina Khairul menjelaskan pihaknya memiliki 10 program kerja yaitu, pengamalan butir – butir Pancasila, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap Anak (PKSTA), Pencegahan Penyalahgunaan Napza, perdagangan manusia, kepemilikan dokumen kependudukan.
Sementara itu isu utama yang menjadi fokus PKK melihat dari situasi dan kondisi yang terjadi saat ini adalah penganan pandemic covid – 19, penurunan angka stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Namun ada beberapa hambatan terkait penjalanan program diatas seperti belum optimalnya penganggaran, dan belum optimalnya jalinan kerjasama bermitra dengan OPD terkait.
“Penganggaran belum optimal, sementara program yang harus dicapai cukup menguras pendanaan,” ujar Erlina.
Menanggapi ini, Gubri menuturkan dalam mengatasi isu utama, untuk penanganan covid – 19 Gubri berharap akan turun setelah lebaran. Untuk penurunan angka stunting, Gubri telah menugaskan Dinas Kesehatan Riau untuk membuat mapping setiap Kabupaten/Kota dimana lokasi kantor – kantor stunting. Dalam hal pengutan ekonomi masyarakat, Gubri sedang melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan telah mengusung misi ekonomi syariah.
“Alhamdulillah sekarang ekonomi Riau cukup baik, sekarang mencapai 3,35 persen. Ekonomi syariah ini mengembangkan usaha – usaha UMKM dengan industri halal,” ucap Gubri.
Lebih lanjut untuk mengatasi hambatan terkait penjalanan program TP PKK, Gubri menuturkan agar TP PKK dapat diikut sertakan dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) OPD terkait.
“Contohnya seperti pemberian timbangan atau tensi meter bisa diadakan di Dinkes, nanti saat penyerahannya bisa bersama – sama, tapi nanti yang memberikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat itu bisa dari TP PKK,” jelas Syamsuar.*
