Asisten I Setdaptov Riau, Masrul Kasmy
RIAU1.COM - Asistensi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 secara virtual dihadiri Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy, Selasa (12/4/2022).
Acara tersebut dikoordinir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam rangka memberi pendampingan kepada Pemerintah Daerah mengenai Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
Dalam keesempatan tersebut, Asisten Deputi Perumusan dan Penerapan SPBE KemenPAN RB Cahyono Tri Birowo mengatakan, untuk mencapai perkembangan pemerintahan yang berdigital, tahun ini merupakan fase transformasi program kebijakan penerapan arsitektur SPBE.
“ Fase transformasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan proses bisnis terintegrasi melalui penerapann Arsitektur SPBE, tematik pelayanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK nasional berbagi pakai. Oleh sebab itu, asistensinya menjadi urgensi yang harus diikuti oleh seluruh pemerintah daerah,''jelasnya.
Cahyo berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka penerapan arsitektur SPBE sesuai dengan target yang diharapkan. “ Harapan kami dengan diadakannya asistensi ini semoga menjadi salah satu cara percepatan penerapan artisektur SPBE yaitu untuk Instansi Pusat yang ditargetkan tahun 2023 dan untuk pemerintah daerah diharapkan tahun 2024 sudah tercapai,” katanya lagi.
Sementara itu Analisis kebijakan Madya KemenPAN RB menjelaskan ada tiga tujuan dasar SBPE tersebut yaitu pertama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif transparan dan akuntabel. Lalu untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta yang terakhir meningkatkan keterpaduan dan efesiensi penyelenggaraan SPBE.
gigih
Ia menambahkan cakupan layanan SPBE itu sendiri berkaitan antara pemerintah dengan pelaku usaha, pemerintah dengan masyarakat, serta internal pemerintah. Dan untuk kerangka dasar arsitektur SPBE ini dideskripsikan untuk integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi infrastruktur SPBE, serta keamanan untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintergitas.*
