Gubernur Riau, Syamsuar
RIAU1.COM - Gubernur Riau, Syamsuar mengaku telah menyampaikan surat usulan penambahan kuota jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Biosolar Tahun 2022 sebesar 884.590 kilo liter (kl) kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas), dengan nomor surat 541/DESDM-02/765.
Pengiriman penyampaian surat usulan penambahan kuota ini berkenaan dengan adanya kelangkaan jenis BBM tertentu Biosolar di Provinsi Riau dan merujuk pada Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
Selanjutnya Surat Kepala BPH Migas nomor T-273/MG.05/BPH/2020 tanggal 31 Januari perihal penyampaian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu tahun 2022.
Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu realisasi pemakaian Biosolar di kabupaten/kota se Provinsi Riau periode 1 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022 mencapai 157.760 KL atau 19,85 persen dari kuota yang telah ditetapkan sebesar 794.787 KL, dan dengan pemakaian rata-rata Biosolar harian lebih kurang 2427 KL dari kuota Provinsi Riau diperkirakan hanya tersedia sampai minggu ke 4 November 2022 sebagaimana data-data terlampir.
Selanjutnya, penyaluran Biosolar yang dilakukan saat ini berimbas kepada antrean dan menimbulkan kerumunan serta mengganggu lalu lintas hampir di seluruh SPBU penyedia biosolar di Provinsi Riau.
Realisasi Biosolar tahun 2021 dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan pembatasan intensitas kegiatan masyarakat mencapai 825.979 KL. Sementara pada Tahun 2022 dalam upaya kegiatan pemulihan perekonomian serta peningkatan distribusi logistik sejak awal tahun, kuota tahun 2022 justru mengalami penurunan hingga 4%. Jika dibandingkan lagi dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan kenaikan jumlah kendaraan pengguna Biosolar maka hal ini semakin kontraproduktif.
Bahwa 40% dari 9.2 juta KL produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk program B30 dalam negeri dipasok oleh 9 produsen BBN yang berada di Provinsi Riau dan dilakukan proses pencampuran di kilang RU II Dumai
"Dan kontraktor kontrak kerja sama KKKS yang beroperasi di Provinsi Riau menghasilkan lebih kurang 180.000 BOPD atau 27% dari total lifting Indonesia tahun 2021 dan merupakan penghasil kedua terbesar di Indonesia," kata Gubri
Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas yang berpotensi menimbulkan polemik dan gelombang protes di masyarakat, untuk itu Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya.
Antara lain menerbitkan Surat Edaran Gubernur Riau nomor 27 2///2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang pengendalian distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu jenis minyak solar Bersubsidi di Provinsi Riau.
Melakukan rapat intensif dengan dinas terkait dalam hal sinkronisasi data kendaraan dan mesin operasional yang berada pada sektor perkebunan, pertambangan dan perindustrian yang diperkirakan menggunakan Biosolar tidak tepat sasaran.
Terakhir, melakukan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan membentuk satuan tugas pengendalian pendistribusian BBM Provinsi Riau.
"Berdasarkan beberapa poin tersebut di atas dan surat PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau nomor 541/DESDM-02/671 tanggal 22 November 2021 perihal usulan kuota JBT Tahun 2022, dimana kami telah mengusulkan kuota biosolar sebesar 884.590 KL untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Riau, bersama kami mohon saudara untuk mempertimbangkan untuk memberi tambahan kuota Biosolar tahun 2022 di Provinsi Riau," ungkapnya.
"Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama saudara kami ucapkan terima kasih," tutupnya.**
