Wabup Bagus Sampaikan Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan hingga Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso
RIAU1.COM - Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso menyampaikan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan ranperda tentang pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal.
Penyampaian Ranperda tersebut diikuti oleh 29 anggota DPRD bersama Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Bengkalis, Senin, 17 Januari 2022 di Ruang Rapat DPRD.
Bagus mengatakan dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Secara otomatis telah mencabut peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan perda no 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
"Sehingga kita tidak bisa lagi menarik retribusi dari penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah baru, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Wabup Bagus.
Bagus menjelaskan jika tidak segera membuat dan menetapkan peraturan daerah yang baru terkait retribusi persetujuan bangunan gedung tentu akan merugikan Pemerintah Daerah secara fiskal.
"Karena, semakin lama kita menetapkan peraturan Daerah ini, semakin besar pula potensi kita kehilangan pendapatan asli daerah. mengingat, adanya larangan penarikan retribusi dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung," katanya lagi.
Jelas Bagus sebelum ditetapkannya perda restribusi yang baru, retribusi persetujuan bangunan gedung, yang dahulunya dikenal dengan izin mendirikan bangunan (IMB). merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bengkalis.
"Karena arus investasi di sektor pembangunan saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup besar dan signifikan di daerah kita.*
