Peta Jalan Pengendalian Inflasi Riau Harus Sesuai dengan RPJMD

5 Januari 2022
Pasar Bawah Pekanbaru, salah satu pusat perdagangan

Pasar Bawah Pekanbaru, salah satu pusat perdagangan

RIAU1.COM - Terkait peta jalan pengendalian Inflasi Daerah Periode 2022-2024, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau melakukan pertemuan khusus, Rabu (5/1/2022).

Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Riau membahas Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah periode 2022-2024. Beberapa Hal yang di bahas terkait menenangkan psikologi pasar dengan menyediakan stok kebutuhan masyarakat agar inflasi terkendali dan sesuai dalam range yang di tetapkan Pemerintah. 

"Kita mendapatkan arahan presiden, Kemudian Kita juga mendapatkan surat dari Kementrian Dalam Negeri agar TPID Provinsi menyusun peta jalan Inflasi. Makanya kita memgumpulkan OPD terkait, juga stakeholder Bank Indonesia dan Bulog, untuk mempersiapkan Peta Jalan tersebut" kata Indri, Fungsional Analis Kebijakan Madya Biro Ekonomi Pemprov Riau.

Beberapa hal yang dibahas, sebut dia, terkait peta jalan yakni harus mengacu kepada RPJMD Provinsi Riau dan RPJMN Pemerintah pusat. 

"Diantara yang dibahas, terkait pangan. Kita menyusun peta jalan itu, mengacu pada RPJMD dan Roadmap RPJMN pusat. Dengan strategi terkait Pasokan, stabilitas harga, Komunikasi efektif dan kelancaran distribusi, Terkait empat hal tersebut yang di matangkan," ujar dia. 

Sementara itu Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Maria Cahyaningtyas menjelaskan, hal yang menjadi arahan Presiden Jokowidodo disingkronkan dengan TPID Daerah , Sehingga nantinya OPD terkait tidak bekerka dua Kali. 

"Hari ini kami bersama dengan Pemprov Riau menyiapkan Roadmap TPID. Hal ini juga sudah jadi arahan Presiden, Dan kami akan sinkrongkan TPID Daerah dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat," ujar dia. 

Sambung dia, program dalam roadmap diselaraskan dengan program kerja Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga pekerjaan terkoneksi dengan program pemerintah. 

"Program bagian dari pemda, dan inline dengan program pemerintah pusat. Beberapa diantaranya menjaga kestabilan harga, pasokan dan ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat," tutur dia.*