Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD, Seperti Ini Respon Gubri Syamsuar

Gubernur Riau, Syamsuar
RIAU1.COM - Rapat koordinasi (Rakor) terkait pembahasan simpanan kas daerah pada bank umum diikuti Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.
Hadir di Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mendagri menyebutkan, Rakor ini dilakukan untuk melakukan percepatan realisasi belanja daerah dan melakukan verifikasi simpanan kas Pemerintah Daerah yang ada di Bank Umum.
"Selain masalah percepatan tentunya kita juga membahas masalah verifikasi simpanan pemda yang ada di bank umum. Selain itu juga memberikan saran juga pengawasan serta pembinaan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsinya masing - masing," sebut Tito Karnavian
Tito juga meminta kepada para Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah, untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja dan mengelola Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
"Realisasi belanja dan mengelola APBD Provinsi masing-masing harus dilakukan percepatan sehingga akhir tahun sudah teralisasi semua anggarannya," pintanya.
Selain itu, ia berharap kepada seluruh Gubernur untuk segera melakukan Rakor percepatan belanja verifikasi simpanan dana Pemerintah Daerah untuk bisa dilanjutkan oleh Kabupaten/Kota.
"Segeralah lakukan Rakor percepatan belanja verifikasi simpanan dana Pemda sehingga bisa mendorong Kabupaten/Kota untuk mengeksekusi langsung," harapnya.
Sementara itu, Gubenur Riau mengatakan, bahwa rapat ini diadakan untuk mengklarifikasi anggaran yang masih ada di kas daerah.
"Jadi seperti Riau, saat ini alhamdulillah sudah lebih 85 persen (progres realisasi APBD, red) dan insyaallah diperkirakan pada akhir tahun progres realisasi anggaran kita mencapai 95 persen, jadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pemerintah pusat insyallah tidak akan terjadi," ujarnya.
Gubri Syamsuar juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya hanya menunggu progress terhadap realisasi APBD ini.
"Saat ini, kita hanya menunggu progess yang tentunya anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pembayaran terhadap realisasi proyek yang akan diajukan pada Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Menurutnya, ada 10 daerah yang diverifikasi, anggarannya untuk pembayaran realiasasi proyek - proyek dan realisasi belanja yang akan disalurkan pada pihak yang kompeten.
Syamsuar juga menyampaikan, untuk kabupaten kota yang presentasenya cukup besar dalam realisasi APBD adalah Kabupaten Bengkalis.*