Saat kunjungan Sekda Bustami ke Kemenpan RB
RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), tepatnya Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kantor Kementerian PANRB.
Rombongan dari Kabupaten Bengkalis dipimpin Sekretaris Daerah Bengkalis, Bustami ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai rencana penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kedatangan Sekda Bengkalis dan Bupati Asahan diterima oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda H Bustami HY, memaparkan bahwa MPP adalah salah satu upaya dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dalam meningkatkan daya saing Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai daerah investasi melalui pelaksanaan tata kelaola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan melayani.
“Kemudian, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) dengan memegang prinsip keterpaduan, berdaya guna, akuntabilitas, aksesbilitas dan kenyamanan,” kata Bustami.
Ia juga menyebutkan, Bupati Bengkalis, Kasmarni melalui MPP ini berharap adanya peningkatan produktivitas dan pelayanan perizinan untuk aktivitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan MPP.
“Sehingga untuk mendukung pelaksanaan MPP, dibutuhkan kerjasama dari stakeholder dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, sehingga hasil yang diharapkan dapat sesuai dengan maksud dan tujuan ini,” sebutnya.
Menanggapi paparan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PAN-RB, Jeffrey Erlan Muller berharap pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat segera merampungkan pembangunan MPP di daerah agar masyarakat bisa menikmati pelayanan secara prima.*
