Wagubri tinjau pembangunan proyek Pemprov Riau
RIAU1.COM - Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan kegiatan 19 proyek pembangunan sekolah, lokasinya berada di tiga kabupaten dan kota. Namun, dari jumlah tersebut hanya 5 proyek yang selesai dan telah dikenakan sanksi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Edy Natar Nasution, usai meninjau proyek pembangunan Pemprov Riau Tahun Anggaran 2021 di Kota Dumai, Kamis (9/12/2021) pagi.
Kedatangan Wagubri di lokasi itu, turut didampingi pihak Dinas Pendidikan Riau, PUPR Riau, Inspektorat Riau, Biro PBJ Riau, dan Biro Pembangunan Setdaprov Riau.
Edy Natar Nasution mengungkapkan, jika permasalahan pembangunan ini merupakan permasalahan serius dan harus menjadi perhatian ke depan. Ia juga menegaskan agar hal ini jangan sampai terjadi lagi.
Wagubri menyebutkan, bahwa pembangunan sekolah tersebut merupakan pembangunan untuk pendidikan dan masa depan masyarakat Riau.
"Peninjauan ini merupakan peninjau ke tiga kali saya lakukan, di tiga kabupaten dan kota. Semuanya bermasalah dan belum ada pembangunan yang 100 persen dan tepat waktu," kata Wagubri.
Permasalahan ini ujarnya, sesuai dengan yang telah diprediksi sebelumnya. Sehingga Wagubri kembali menegaskan, hal ini harus menjadi bahan evaluasi atau pembelajaran bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam melakukan pengawasan maupun membuat kebijakan.
"Saya juga heran, dari beberapa proyek sekolah ini, sebelumnya ada PPKWakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H.Asmar mengikuti ekspos Hasil Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021.
Wabup H.Asmar mengatakan, Visi untuk menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti yang maju, cerdas dan bermartabat agar sejajar dengan daerah lain memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah.
"Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang berdayasaing dan menggerakkan roda pemerintahan serta menjalankan program-program pemerintah secara efektif, efisien, dan akuntabel," kata Wabup.
Komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sebut dia, tidak berlebihan jika memandang dari segi SDM maupun infrastruktur serta kondisi geografis.
"Kami memiliki keyakinan yang tinggi, bahwa didalam hati sanubari kita semua yang hadir ini adalah ingin memajukan kabupaten yang kita cintai ini, baik itu melalui perubahan-perubahan manajemen, perubahan-perubahan kebijakan, perubahan-perubahan sistem yang sebelumnya masih bersifat manual, beralih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi sebagaimana yang disebut Tranformasi Digital Sistem pemerintahan," papar dia.
Sambung dia, yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik atau SPBE harus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Penggunaan Teknologi Informasi bukanlah barang baru, termasuk pada birokrasi pemerintah kita, namun masih dijalankan secara suka-suka sehingga terjadi inefisiensi," tutur Wabup.* oleh kontraktor. Ini kan lucu, sementara, mereka yang melakukan penilaian pengerjaan," ungkapnya.
Untuk itu, Wagubri kembali meminta agar proyek - proyek yang bermasalah itu, PPK harus langsung bisa memberikan tindakan dan dimasukkan dalam daftar hitam (blackkist) jika tidak mampu menuntaskan.
"Saya sudah sering sampaikan, ini tidak boleh berulang lagi. Kalau Kontraktornya tidak bagus tindak dengan tegas. Tapi kalau bagus apresiasi. Jika perlu rekomendasikan bisa dapat proyek lagi. Ini lah namanya yang terbuka itu," tutur Wagubri menegaskan.*
